Senin, 19 Mei 2025

Antusiasme Tinggi Sambut Pendaftaran PPDB Kota Kediri 2025, Ribuan Siswa Daftar Online di Hari Pertama

 


Kediri, kediri24jam.online– Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Kediri Tahun Ajaran 2025 dimulai dengan antusiasme yang luar biasa. Pada hari pertama pendaftaran, Senin (19/5), tercatat lebih dari 1.850 calon siswa telah mendaftar secara daring.Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Kediri+5Mediasuarapublik.com+5Diskominfo Kota Kediri+5

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, M. Anang Kurniawan, melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Achmad Wartjiantono, mengungkapkan bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi PPDB Kota Kediri. "Pendaftarannya semua by online. Tapi sejak pagi tadi (19/5) ada beberapa orang tua yang kesulitan, dari dinas pendidikan juga membantu," ujarnya.

Beberapa orang tua mengalami kendala teknis saat mendaftar, seperti kesulitan dalam pendataan. Calon siswa yang memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota Kediri namun sebelumnya bersekolah di luar kota, menyebabkan nama mereka belum terdaftar dalam sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). "Masalah tersebut langsung teratasi setelah mereka mendatangi operator dinas pendidikan dan dilakukan entry data," tambah Achmad.

Pendaftaran PPDB Kota Kediri Tahun 2025 dibuka secara daring selama dua hari, dengan hasil seleksi diumumkan pada tanggal 22 Mei. Calon peserta didik dapat mengakses situs resmi PPDB Kota Kediri di https://ppdb.kedirikota.go.id untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi lebih lanjut.www.slideshare.net+1Diskominfo Kota Kediri+1

Sementara itu, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri juga telah menggelar penandatanganan pakta integritas oleh semua kepala SMA/SMK di wilayah tersebut. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kediri, Adi Prayitno, menekankan pentingnya pelaksanaan PPDB sesuai dengan aturan yang ditetapkan. "Apa yang ada di aturan tolong betul-betul dipahami dan dilaksanakan," pintanya.

Adi Prayitno juga mengingatkan bahwa teknis PPDB hampir selalu berubah setiap tahunnya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. "Kualitas SMA/SMK di Kediri Raya merata. Buktinya, tidak sedikit siswa di sekolah pinggiran yang berprestasi," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan memulai PPDB pada bulan Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, melalui Kepala Bidang Pendidikan SMP, Fadeli, menyebutkan bahwa pada 23-25 Juni nanti akan dimulai jalur afirmasi dan mutasi. "Selanjutnya pada 30 Juni hingga 2 Juli nanti akan dimulai PPDB tahap 2, yakni untuk jalur domisili dan jalur mutasi jika di tahap pertama jalur tersebut tidak terpenuhi," jelasnya.

Dengan dimulainya pendaftaran PPDB ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memastikan pemerataan akses pendidikan di Kota Kediri.(red.a)

Protes Pedagang di Jalan Pattimura: Penataan PKL Dinilai Tidak Adil dan Membebani


Kediri, kediri24jam.online – Hari pertama penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Pattimura, Senin (19/5), diwarnai dengan protes dari sejumlah pedagang yang merasa dirugikan oleh kebijakan zonasi waktu dan pembatasan lokasi berjualan.

Yuli Kholifah, 45 tahun, seorang pedagang lumpia dan es teh, mengungkapkan kekecewaannya atas aturan yang melarang berjualan di trotoar dan bahu jalan. "Saya mengusulkan untuk berjualan di teras toko, tapi tetap tidak diperbolehkan. Sementara pemilik ruko bisa berjualan di depan tokonya," keluhnya.

Amida Debora, 30 tahun, yang berjualan angkringan di Jalan Pattimura, juga menyuarakan keberatannya. "Pedagang malam boleh berjualan dengan batasan tujuh meter, tapi pedagang pagi tidak boleh sama sekali. Kenapa di Jalan Hayam Wuruk bisa berjualan di trotoar, sementara di sini tidak?" ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Rice Oryza Nusivera, menjelaskan bahwa sebelum penertiban, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada PKL pada 28 April lalu. "Kami sudah memberikan toleransi waktu sebelum aturan Perwali 37/2015 ditegakkan," katanya.

Namun, pedagang merasa solusi yang ditawarkan, seperti pindah ke dalam gang atau berjualan malam hari, tidak realistis. "Kami harus menyewa tempat atau pindah ke gang-gang yang sudah ramai, nanti malah macet lagi," ujar Yuli.

Data dari Disperdagin mencatat ada 13 PKL yang berjualan pagi hingga siang, dan 26 PKL angkringan yang berjualan malam di sepanjang Jalan Pattimura.

Setelah penataan, Satpol PP akan melakukan pengawasan dan penertiban, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar. "Kami akan memberikan peringatan berupa SP 1, SP 2, dan SP 3," kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Kediri, Agus Dwi Ratmoko.

Pedagang berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak merugikan mata pencaharian mereka dan menciptakan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.(red.a)

Penataan PKL Jalan Patimura Kota Kediri Dimulai, Pedagang Sampaikan Keberatan namun Pemkot Siapkan Solusi Relokasi

 


Kediri, 19 Mei 2025,  kediri24jam.online— Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa menggelar dagangan di sepanjang Jalan Patimura, Kota Kediri, menyampaikan protes terhadap kebijakan larangan berjualan di bahu jalan dan trotoar. Ketegangan sempat terjadi antara para pedagang dengan tim gabungan dari Pemerintah Kota Kediri dan Satlantas Polres Kediri Kota saat proses sosialisasi berlangsung.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri, Wahyu Kusuma Wardani, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Rice Oryza Nusivera, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada 28 April 2025 lalu.

"Penataan kawasan PKL Jalan Patimura mulai dilaksanakan hari ini, tanggal 19 Mei 2025. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang tertib dan nyaman," ungkap Rice Oryza Nusivera saat ditemui di lokasi.

Langkah ini juga mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif, terutama Komisi B DPRD Kota Kediri. Mereka menilai keberadaan PKL di bahu jalan dan trotoar tidak hanya mengurangi keindahan kota, tetapi juga mengganggu arus lalu lintas serta menimbulkan ketimpangan bagi pedagang kios resmi.

Meski menuai penolakan dari sebagian PKL, Pemkot Kediri menegaskan bahwa penertiban ini dilakukan dengan pendekatan humanis dan disertai solusi. Para pedagang yang terdampak akan dialihkan ke lokasi alternatif seperti pasar tradisional dan beberapa taman kota yang telah ditetapkan sebagai zona kuliner.

“Relokasi ini bukan bentuk pengusiran, melainkan penataan untuk kenyamanan bersama. Kami juga terus mendampingi para PKL agar tetap bisa menjalankan usahanya di tempat yang lebih tertib,” tambah Rice.

Sebagai dasar hukum, Pemkot Kediri mengacu pada Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Dalam aturan tersebut, jam operasional PKL hanya diperbolehkan mulai pukul 17.00 hingga 00.00. Penataan ini juga disesuaikan dengan zonasi waktu dan kondisi eksisting kawasan jalan satu arah tersebut.

Warga dan pengguna jalan diimbau untuk bersabar selama proses penataan berlangsung. Pemkot Kediri berharap kebijakan ini dapat menciptakan ruang kota yang lebih tertib, estetis, serta tetap memberikan ruang hidup bagi usaha mikro.

Untuk mengikuti perkembangan informasi terbaru dari Jawa Pos Radar Kediri, masyarakat bisa bergabung melalui saluran WhatsApp “Radar Kediri”. Pastikan aplikasi WhatsApp telah terinstal, lalu klik tautan yang tersedia untuk langsung terhubung.

Asap Beracun dari Pabrik Tahu Cemari Tropodo, Aktivis Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas

 


Sidoarjo, kediri24jam.online–Desa Tropodo di Kecamatan Krian kembali menjadi perhatian publik setelah asap tebal hasil pembakaran limbah plastik dari pabrik tahu mencemari udara dan mengancam kesehatan warga. Sebanyak 43 pabrik tahu masih didapati menggunakan sampah plastik sebagai sumber energi untuk proses produksi, berdasarkan temuan terbaru dari lembaga lingkungan Ecoton.

Kondisi ini memicu gelombang protes dari para pegiat lingkungan. Di tengah terik matahari, puluhan aktivis dari berbagai komunitas lingkungan menggelar aksi damai di depan Alun-Alun Sidoarjo, Sabtu (17/5/2025). Mereka membawa poster bertuliskan "Tropodo Darurat Polusi", "Berhenti Bakar Plastik", dan "Udara Bersih Hak Kami".

Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini, menyampaikan bahwa pembakaran plastik tidak hanya menyalahi regulasi lingkungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan bencana kesehatan dalam jangka panjang.

“Asap hasil pembakaran limbah plastik mengandung zat dioksin dan mikroplastik yang sangat berbahaya. Kami bahkan menemukan kandungan dioksin pada telur ayam kampung di Tropodo 80 kali lipat melebihi standar WHO,” ungkap Daru.

Lebih lanjut, Daru menyebut bahwa kadar polusi PM2.5 di udara Tropodo menembus angka 1.063 µg/m³, jauh melampaui ambang aman nasional sebesar 55 µg/m³. Ia juga membeberkan bahwa sebanyak 25 partikel mikroplastik ditemukan per meter persegi udara, yang bisa memicu gangguan pernapasan serius dan bahkan kanker jika terpapar dalam jangka panjang.

Yang mengkhawatirkan, Daru menyebut mayoritas plastik yang digunakan adalah limbah impor dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

“Indonesia dijadikan tempat pembuangan sampah atas nama industri daur ulang. Padahal yang terjadi adalah pencemaran sistemik,” ujarnya tegas.

Menanggapi keresahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amig, memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia mengatakan pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan para pengusaha pabrik tahu untuk menghentikan penggunaan bahan bakar berbahaya seperti plastik dan karet.

“Kami sudah teken komitmen dengan 43 pengusaha untuk beralih ke bahan bakar ramah lingkungan. Jika ada yang melanggar, kami tak segan melakukan penyitaan kendaraan dan melaporkan ke penegak hukum,” kata Amig.

DLHK juga sedang menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk pembentukan pusat pengaduan masyarakat terkait pencemaran limbah, serta pengadaan alat pemantau kualitas udara dan air di kawasan padat industri.

Amig menambahkan bahwa pemerintah akan memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat dibanding keuntungan ekonomi semata.

“Tidak boleh lagi ada dalih bahwa usaha tahu hanya bisa hidup dengan plastik. Faktanya, banyak pelaku usaha yang bertahan dengan bahan bakar ramah lingkungan,” pungkasnya.

Warga Tropodo mendesak agar pengawasan dilakukan lebih intensif dan menyeluruh, karena polusi udara tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mulai dirasakan dampaknya pada kesehatan anak-anak dan lansia.(red.a)

Motor Bertiga Tabrak Truk Parkir, Tiga Nyawa Melayang di Banyuwangi Dini Hari

 


Banyuwangi, kediri24jam.online– Tiga pemuda meregang nyawa dalam kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Raya Kedungringin, Kecamatan Muncar, pada Minggu dini hari (18/5/2025). Ketiganya tewas di tempat setelah sepeda motor yang mereka tumpangi menghantam keras bagian belakang truk yang sedang berhenti di pinggir jalan.

Ketiga korban diketahui berinisial RPP (30), M (35), dan NK (32). Mereka bertiga berboncengan di satu motor matik dan tengah melaju dari arah Muncar menuju Tegaldlimo. Namun nahas, kendaraan mereka menghantam truk yang parkir di sisi jalan, tepat di depan sebuah gudang selep kosong.

Benturan sangat keras menyebabkan tubuh ketiga korban terpental hingga beberapa meter dari titik tabrakan, dan mengalami luka serius di bagian kepala serta tubuh. Ketiganya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum sempat mendapat pertolongan medis.

Ipda Andi Restu, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banyuwangi, mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIB saat situasi jalan masih sepi.

"Motor dikendarai oleh RPP, bergerak dari utara ke selatan. Saat tiba di lokasi, mereka menabrak bagian belakang truk yang sedang berhenti di pinggir jalan," ungkapnya, Senin (19/5/2025).

Truk yang terlibat dalam kecelakaan itu dikemudikan oleh pria berinisial M (58). Menurut pengakuannya, ia menghentikan kendaraannya sejenak di bahu jalan untuk membersihkan ranting pohon yang tersangkut di bagian bodi truk.

Sayangnya, tidak ada rambu peringatan atau tanda reflektor di sekitar truk yang berhenti tersebut, sehingga motor yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak sempat menghindar.

"Kondisi jalan juga gelap dan minim penerangan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang kami dalami lebih lanjut," tambah Andi.

Pihak kepolisian segera mengevakuasi jasad para korban ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi dan visum. Saat ini, Unit Laka Satlantas masih terus menyelidiki faktor teknis dan non-teknis yang menyebabkan kecelakaan maut ini.

Warga sekitar pun menyayangkan kejadian tersebut dan meminta agar rambu-rambu lalu lintas di daerah rawan kecelakaan ditingkatkan, terutama untuk kendaraan besar yang berhenti di pinggir jalan saat malam hari.

“Kalau ada tanda peringatan atau lampu hazard menyala, mungkin bisa dihindari. Tapi ini gelap dan mendadak,” ujar salah satu warga.

Kepolisian mengimbau para pengendara untuk tidak berboncengan lebih dari dua orang dan selalu waspada, apalagi saat berkendara malam hari dengan visibilitas terbatas.(red.a)

Warga Surabaya Diminta Teliti Sebelum Membeli Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2025

  


Surabaya,  kediri24jam.online– Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat saat memilih hewan kurban. Hal ini bertujuan agar ibadah kurban yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan syariat sekaligus aman secara kesehatan.

Kepala DKPP Surabaya, Antiek Sugiarti, mengimbau warga agar hanya membeli hewan kurban yang sudah dinyatakan sehat secara fisik, tidak memiliki cacat, cukup umur (musinnah), serta dibuktikan dengan dokumen resmi berupa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal ternak tersebut.

"Kami sarankan agar masyarakat membeli hewan kurban di tempat yang telah mendapatkan persetujuan dan pengawasan resmi dari DKPP, serta memiliki surat hasil pemeriksaan kesehatan," ujar Antiek saat ditemui pada Senin, 19 Mei 2025.

Antiek menjelaskan bahwa untuk tahun ini, pasokan hewan kurban di Kota Surabaya diperkirakan mencukupi kebutuhan. Berdasarkan data tahun sebelumnya, terdapat hampir 4.000 ekor sapi dan lebih dari 11.000 kambing serta domba yang masuk dari 189 titik permohonan kurban.

“Stok hewan kurban kami pantau lewat sistem perizinan yang diajukan oleh pedagang atau pengelola ke kelurahan dan kecamatan. Ini untuk memastikan distribusi dan ketersediaan tetap terkendali,” tambahnya.

Adapun lokasi penjualan hewan kurban tahun ini tersebar di berbagai titik strategis. Di wilayah Surabaya Timur, hewan kurban dapat ditemukan di sekitar Jalan Merr, Rungkut, Gunung Anyar, dan Tenggilis. Sementara itu, di Surabaya Barat dan Tengah, sentra penjualan umumnya berada di Jambangan, Pagesangan, dan Gayungan.

Untuk memastikan kualitas hewan yang masuk ke wilayah Surabaya, DKPP juga mengharuskan setiap ternak sudah divaksin minimal satu kali dan wajib membawa SKKH yang diterbitkan oleh instansi peternakan daerah asalnya. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti PMK dan LSD.

Lebih lanjut, Antiek menjelaskan bahwa pergerakan ternak antar daerah wajib melalui sistem terintegrasi nasional, yakni iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional). Dalam sistem ini, setiap rekomendasi serta surat izin keluar-masuk ternak diproses secara digital untuk memastikan akuntabilitas.

"Semua proses lalu lintas ternak dari kabupaten asal hingga masuk ke Surabaya harus teregistrasi melalui iSIKHNAS. Ini penting agar jalur distribusi hewan kurban terpantau dan aman," jelasnya.

DKPP Kota Surabaya juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh penjual mematuhi aturan. Masyarakat juga didorong untuk melapor apabila menemukan penjual hewan kurban ilegal atau ternak yang tampak tidak layak.

"Kami ingin memastikan masyarakat bisa berkurban dengan tenang, aman, dan sesuai aturan. Maka dari itu, pengawasan tahun ini akan lebih intensif,” pungkas Antiek.(red.a)

Balita di Blitar Diduga Terbawa Arus Drainase Saat Bermain Hujan, Proses Pencarian Masih Berlanjut

  


Blitar, kediri24jam.online – Seorang balita berusia 1 tahun berinisial MA dari Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dilaporkan hilang pada Minggu (18/5/2025) sore. Dugaan sementara, anak tersebut terseret aliran air deras di saluran drainase yang berada di depan rumahnya saat hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.

Kasi Humas Polres Blitar, Iptu Samsul Anwar, membenarkan adanya laporan kehilangan tersebut. Orang tua korban, S (40), melapor ke pihak berwajib setelah menyadari bahwa anaknya tidak lagi berada di sekitar rumah. Menanggapi laporan tersebut, petugas dari Polsek Sanankulon bersama anggota dari Polres Blitar Kota segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan pencarian.

“Laporan kami terima sekitar pukul 14.30 WIB. Tim langsung dikerahkan ke tempat kejadian untuk memulai proses pencarian. Orang tua korban juga sudah kami mintai keterangan,” ujar Iptu Samsul saat dikonfirmasi oleh media.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, korban sempat bermain air hujan bersama keponakannya yang berusia 5 tahun di samping rumah. Saat kejadian, ibu korban sedang berada di dapur untuk memperbaiki peralatan rumah tangga.

Sekitar pukul 14.00 WIB, ibu korban memanggil anaknya, namun tidak mendapatkan respons. Ketika ditanya kepada keponakan korban, ia hanya menunjuk ke arah saluran air di depan rumah. Diduga, balita tersebut terpeleset dan jatuh ke dalam selokan yang saat itu dialiri air cukup deras akibat hujan deras yang baru saja turun.

“Setelah diberi tahu keponakannya, ibu korban langsung meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pencarian di sepanjang saluran air,” jelas Samsul.

Kondisi aliran drainase yang cukup deras dan tertutup sebagian oleh semak dan sampah menjadi kendala tersendiri dalam proses pencarian. Aparat kepolisian dibantu warga setempat menyisir area sekitar, termasuk saluran-saluran air yang terhubung dengan lokasi kejadian.

“Untuk sementara kami masih menduga korban terseret arus. Proses pencarian terus kami lanjutkan dan akan kembali dilaksanakan secara intensif pada esok hari. Kami harap masyarakat bersabar dan turut mendoakan,” tambah Samsul.

Pihak keluarga berharap anaknya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kejadian ini juga menjadi pengingat penting bagi para orang tua agar meningkatkan pengawasan, terutama saat anak-anak bermain di luar rumah dalam kondisi hujan atau di dekat saluran air.(red.a)

Minggu, 18 Mei 2025

Proyek Irigasi Desa Klanderan Dicurigai Tak Sesuai RAB, Kades Teriak saat Dikonfirmasi

  


 kediri24jam.online – Proyek pembangunan saluran irigasi yang merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, memicu sorotan publik. Program yang dibiayai anggaran dari Kementerian PUPR sebesar Rp195 juta dan dikelola melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pada tahun anggaran 2024 ini, diduga menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis yang ditentukan.

Dalam penelusuran awal yang dilakukan oleh anggota Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), ditemukan bahwa kualitas pekerjaan fisik saluran irigasi tidak sesuai standar. Di antaranya, penggunaan bahan bangunan tidak memenuhi kriteria yang diharuskan, serta campuran beton diduga tidak sesuai perbandingan teknis.

Hadi, perwakilan LP3-NKRI, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lebih dulu dengan Ketua dan Bendahara HIPPA Desa Klanderan sebelum menemui aparat desa. “Ketika kami tanyakan soal RAB dan laporan pertanggungjawaban (LPJ), pihak HIPPA menyebutkan bahwa semua dokumen tersebut berada pada Kepala Desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hadi juga mengungkap bahwa saat pekerjaan berlangsung tidak digunakan mesin molen dan campuran beton dilakukan secara manual dengan semen Gresik. “Kami mencurigai kualitas pengerjaannya, sebab rasio campurannya 1 banding 4 dan itu perlu diuji ulang di lapangan,” jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh LP3-NKRI, Kepala Desa Klanderan menunjukkan sikap kurang kooperatif. Ia menjawab pertanyaan dengan nada tinggi dan terlihat tersulut emosi. Kepala desa mengklaim bahwa proyek dilaksanakan dengan sistem padat karya tanpa menggunakan molen, serta seluruh teknis campuran material dikuasai oleh pelaksana lapangan dan pendamping dari BBWS.

"Semua dokumen dan teknis ada di pendamping. Saya hanya mengikuti arahan. Kalau soal campuran, saya tidak tahu, tanya saja ke pendamping," ujar Kades dengan nada meninggi.

Meski begitu, Kepala Desa sempat menyatakan bahwa dirinya tidak menutup diri terhadap pemeriksaan dan evaluasi dari lembaga manapun. Ia mempersilakan jika ditemukan kejanggalan agar dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

LP3-NKRI menegaskan bahwa temuan ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pihaknya berharap agar proyek-proyek yang menggunakan dana pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat..(red.Tim)

Persik Kediri Tertahan Imbang di Padang, Hasil yang Cukup Bagi Tim Macan Putih

 


PADANG, kediri24jam.online – Persik Kediri harus puas dengan hasil imbang saat bertandang ke markas Semen Padang FC, pada Minggu (18/5). Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Agus Salim berakhir dengan skor 1-1, yang membuat tim Macan Putih pulang ke Kediri hanya membawa satu poin.

Pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves, mengakui bahwa laga tersebut sangat menantang. Selain harus menghadapi permainan agresif tuan rumah, cuaca yang sangat panas juga menjadi kendala bagi pemain Persik. "Cuacanya sangat panas, kami harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa bagi tim kami," ujar Divaldo, pelatih asal Portugal itu.

Di babak pertama, Persik Kediri menunjukkan permainan yang solid. Melalui tendangan bebas yang didapat, kapten tim, Ze Valente, berhasil mencetak gol dan membawa Persik unggul 1-0. "Kami bermain sangat baik di babak pertama, memanfaatkan peluang dengan maksimal," kata Divaldo setelah pertandingan.

Namun, pada babak kedua, Semen Padang FC mulai menunjukkan perubahan dalam serangan setelah melakukan pergantian pemain. Cuaca panas semakin mempengaruhi konsentrasi pemain Persik Kediri, dan pada menit ke-62, Bruno Gomes dari Semen Padang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Meski pertandingan berakhir imbang, Divaldo menyatakan bahwa hasil tersebut merupakan yang terbaik bagi kedua tim. "Kedua tim berjuang keras untuk meraih kemenangan. Semen Padang berusaha keluar dari zona degradasi, sementara kami ingin memperbaiki posisi di klasemen," ungkap Divaldo.

Sementara itu, pelatih Semen Padang FC, Eduardo Almeida, merasa kecewa meski timnya tampil mendominasi sepanjang pertandingan. "Kami berusaha untuk menang, namun hasilnya tidak sesuai harapan," ujar Almeida. Namun, ia menegaskan bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk bertahan di Liga 1 dengan memanfaatkan pertandingan terakhir musim ini.

Dengan hasil imbang ini, Persik Kediri akan melanjutkan perjuangan mereka pada pertandingan berikutnya. Pada Jumat (23/5), Macan Putih akan menjamu Borneo FC di Stadion Brawijaya, Kediri. "Kami fokus pada laga berikutnya, kemenangan sangat penting untuk posisi kami di klasemen," tambah Divaldo.

Sementara itu, Semen Padang FC masih berjuang keras untuk bertahan di Liga 1, dengan harapan dapat meraih hasil positif di pertandingan pekan terakhir.(red.a)

Aksi Adu Suara di Pesisir Pasuruan Tuai Sorotan: Ancaman Serius Bagi Satwa Laut dan Terumbu Karang

 


Surabaya, kediri24jam.online– Sebuah video pertunjukan adu sound system atau battle sound horeg di sepanjang pantai Pasuruan viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak sejumlah kapal dengan muatan speaker besar bersaing memutar musik keras di kawasan pesisir, menciptakan suara menggelegar yang menggema hingga ke tengah laut.

Fenomena ini menuai kecaman dari berbagai kalangan, khususnya pemerhati lingkungan laut. Salah satunya adalah National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga riset kelautan asal Amerika Serikat, yang mengungkap bahwa kebisingan buatan manusia seperti ini dapat membahayakan satwa laut.

“Suara dengan frekuensi tinggi dapat mengganggu navigasi alami paus, lumba-lumba, hingga menyebabkan stres berat dan gangguan perilaku. Dalam kondisi ekstrem, dapat berujung pada kematian,” tulis NOAA dalam unggahan yang dikutip dari akun Instagram @fakta.indo.

Lebih dari itu, getaran intens dari suara keras tersebut dikhawatirkan bisa memicu kerusakan struktural pada terumbu karang, yang merupakan ekosistem penting bagi kehidupan bawah laut. Aktivitas ini pun menjadi perhatian serius karena berlangsung di kawasan pesisir yang rentan terhadap gangguan ekologis.

Berdasarkan penelusuran, aksi battle sound tersebut berlangsung di dua lokasi: Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kecamatan Nguling, dan Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan perayaan Lebaran Ketupat, sebuah tradisi tujuh hari setelah Idul Fitri yang kerap dirayakan dengan cara unik oleh warga.

Konfirmasi datang dari Kasubnit Lidik Polairud Pasuruan, Aipda Laswanto, yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi. Ia menegaskan bahwa meski tampak dilakukan di laut, nyatanya lokasi pertunjukan tetap berada di sepanjang garis pantai.

"Kapal-kapal tersebut sebenarnya tidak benar-benar melaut. Ombak besar dan beratnya perangkat sound membuat mereka tidak bisa berlayar jauh. Jika dipaksakan, bisa berisiko terjadi kecelakaan laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/5/2025).

Laswanto juga menambahkan bahwa kegiatan ini tidak mengantongi izin resmi dari pihak kepolisian, meskipun kabarnya didukung oleh aparat desa dan diinisiasi secara mandiri oleh warga.

Sejauh ini, pihak kepolisian belum menerima laporan adanya kejadian serupa setelah momentum Lebaran Ketupat berlalu. Namun demikian, dampak ekologis dari kejadian ini tetap menjadi sorotan, terlebih belum ada regulasi yang secara spesifik melarang penggunaan sound system skala besar di kawasan laut atau pesisir.

Para ahli lingkungan menyebut, kebisingan bawah laut telah lama menjadi “ancaman senyap” bagi keanekaragaman hayati laut, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia yang kaya akan biota laut.

“Ekosistem laut sangat sensitif terhadap perubahan suara. Banyak spesies bergantung pada gelombang suara untuk navigasi dan komunikasi. Ketika itu terganggu, dampaknya bisa berantai,” ujar seorang peneliti lingkungan laut dari Universitas Airlangga yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini menjadi ironi di tengah upaya nasional dan global untuk melindungi keberlangsungan ekosistem laut Indonesia yang semakin rentan akibat polusi, pemanasan global, dan aktivitas manusia yang merusak.

Pemerintah daerah maupun aparat kepolisian diharapkan dapat menyikapi kejadian ini dengan kebijakan preventif dan edukatif agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, terutama dengan pendekatan yang melibatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam.(red.a)

AKBP Edy Herwiyanto Resmi Jabat Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, Gantikan AKBP Aris Purwanto

  


Surabaya, kediri24jam.online– Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan rotasi sejumlah pejabat menengah, termasuk di lingkungan Polrestabes Surabaya. Dalam rotasi tersebut, AKBP Edy Herwiyanto ditunjuk sebagai Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, menggantikan AKBP Aris Purwanto yang dimutasi menjadi Penyidik Madya 3 Ditreskrimsus Polda Jatim.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor ST/520///KEP/2025 tertanggal 16 Mei 2025. Rotasi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan karier dan peningkatan kinerja personel di lingkungan Polda Jatim.

AKBP Edy Herwiyanto, perwira menengah kelahiran Nganjuk, bukan nama baru di jajaran Polrestabes Surabaya. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, serta terakhir bertugas sebagai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim.

Selain dikenal memiliki latar belakang akademik yang kuat, Edy juga kerap menorehkan prestasi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dan ekonomi. Ia juga dikenal aktif mendorong penerapan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, membenarkan adanya rotasi tersebut. Ia menyebut bahwa mutasi merupakan hal biasa dalam institusi Polri, sebagai bentuk penyegaran dan peningkatan profesionalisme.

"Mutasi jabatan merupakan bagian dari sistem pembinaan karier anggota Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kompetensi setiap personel," ujar Abast, Minggu (18/5/2025).

Dalam mutasi yang sama, sebanyak 23 perwira lainnya turut mengalami pergantian jabatan, termasuk sejumlah pejabat utama di Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. Beberapa nama yang ikut dalam rotasi tersebut antara lain:

AKBP Sutiono diangkat menjadi Kasubditbintibsos Ditbinmas Polda Jatim.

AKBP Harijanto dimutasi menjelang pensiun, digantikan oleh AKBP Andjar Setijaningrum.

AKBP Erika Purwana Putra ditunjuk sebagai Kasatsamapta Polrestabes Surabaya, menggantikan AKBP Teguh Santoso.

AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana menjadi Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jatim.

AKBP Widya Budhi Hartati menjabat Kasubditbinpolmas Ditbinmas Polda Jatim.

Rotasi ini merupakan bagian dari kebijakan Kapolda Jatim untuk menjaga dinamika organisasi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan penempatan personel yang sesuai dengan kompetensinya, diharapkan kinerja kepolisian akan semakin optimal di berbagai bidang.(red.a)

Kasus Dugaan Penahanan Ijazah oleh Sentoso Seal: Polisi Periksa Puluhan Saksi Termasuk Pemilik Perusahaan

  


Surabaya, kediri24jam.online– Penyidikan terhadap dugaan praktik penahanan ijazah oleh pihak manajemen Sentoso Seal terus bergulir. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari lebih dari dua puluh saksi, termasuk para mantan karyawan dan pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, mengonfirmasi bahwa proses klarifikasi dan pendalaman informasi telah dilakukan terhadap para pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kasus ini.

"Sampai saat ini, sekitar 20 orang sudah kami mintai keterangan," ungkap Kombes Farman saat ditemui pada Minggu (18/5/2025).

Dari jumlah tersebut, Farman menyebutkan bahwa mayoritas saksi adalah para korban yang mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan, serta beberapa karyawan aktif. Selain itu, pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana, dan suaminya turut diperiksa untuk mengonfirmasi berbagai temuan yang ada.

"Dari total itu, 12 merupakan korban, sementara sisanya adalah karyawan perusahaan, termasuk ibu Diana dan suaminya yang masih kami mintai penjelasan," terang Farman.

Dalam proses pemeriksaan, Diana dikabarkan berulang kali menyangkal telah melakukan penahanan dokumen penting milik karyawan. Namun, menurut Farman, penyidik tidak serta-merta percaya begitu saja dengan pengakuan tersebut. Oleh karena itu, tim dari Polda Jatim melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan, dimulai sejak Kamis (15/5/2025).

"Dari keterangan awal, yang bersangkutan (Diana) tidak mengakui menyimpan ijazah. Karena itu, kami ambil langkah lanjutan berupa penggeledahan untuk mencari bukti fisik," imbuh perwira menengah yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus itu.

Tak hanya itu, Farman menambahkan bahwa selain keterangan para saksi, pihaknya juga telah menemukan beberapa alat bukti pendukung yang akan menjadi bagian dari berkas perkara. Sayangnya, hingga kini Diana belum memberikan penjelasan rinci mengenai bukti-bukti tersebut.

"Meskipun ia terus menyangkal, kami memiliki data pendukung lain yang sedang kami telusuri. Kesaksian dari para korban cukup kuat, dan alat bukti fisik juga sudah mulai terkumpul," tandas Farman.

Pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait hak karyawan. Proses penyelidikan akan terus dilanjutkan hingga kasus ini menemukan titik terang.(red.a)

Tragedi di Acara Perpisahan: Dua Warga Terluka Akibat Robohnya Perangkat Sound System di Bondowoso

  


Bondowoso, kediri24jam.online – Sebuah perayaan pelepasan siswa yang berlangsung meriah di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Jambisari Darussholah, Kabupaten Bondowoso, mendadak berubah menjadi insiden memilukan. Dua orang penonton menjadi korban setelah salah satu perangkat sound system berukuran besar roboh dan menimpa mereka.

Korban dalam kejadian tersebut adalah Nadia Friska (17), seorang siswi SMA asal Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, dan seorang anak bernama Firmansyah (9) dari Desa Pucang Anom, Jambisari Darussholah.

Momen mengerikan saat alat pengeras suara tersebut tumbang sempat terekam oleh ponsel warga yang berada di lokasi. Rekaman itu kini telah menyebar luas dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, terlihat warga segera memberikan pertolongan dengan membawa korban menggunakan sepeda motor menuju fasilitas kesehatan terdekat.

Kapolsek Jambisari Darussholah, Iptu Sumanto, saat dikonfirmasi, membenarkan terjadinya kecelakaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa insiden itu terjadi pada Minggu siang, 18 Mei 2025, saat berlangsungnya kegiatan imtihan, yaitu acara tahunan yang biasa digelar sebagai bentuk perpisahan bagi siswa atau santri.

“Peristiwa itu terjadi saat iring-iringan musik berlangsung. Namun, sayangnya, kami tidak menerima laporan atau permohonan izin terkait penggunaan sound system besar dalam acara tersebut,” ujar Iptu Sumanto, Senin (19/5/2025).

Menurut keterangan lebih lanjut, kedua korban mengalami luka ringan. Namun, satu dari mereka harus mendapatkan penanganan medis berupa jahitan.

“Salah satu korban mengalami luka di bagian kepala dan mendapat tujuh jahitan. Kondisinya saat ini sudah ditangani dan dalam pemulihan,” jelas Sumanto.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan memperhatikan aspek keselamatan dalam setiap kegiatan yang melibatkan peralatan besar atau berat, terutama jika diselenggarakan di ruang terbuka dengan banyak kerumunan.

"Kami berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan jika ingin mengadakan acara yang melibatkan keramaian atau alat-alat berisiko tinggi," tutupnya.(red.a)

Dorong Digitalisasi Daerah, Bupati Jombang Jajaki Kolaborasi dengan Tsinghua SEA Center

  


Jombang,  kediri24jam.online– Dalam upaya mempercepat penerapan teknologi dan digitalisasi di wilayahnya, Bupati Jombang, H Warsubi, kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk menghadirkan inovasi berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif terbarunya adalah menjajaki kerja sama strategis dengan Tsinghua South East Asia (SEA) Center, sebuah institusi representatif dari Tsinghua University yang berbasis di Beijing, Tiongkok.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mempersiapkan diri menghadapi era revolusi industri 4.0 dan menyambut perkembangan ekonomi digital. Kerja sama ini juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna.

“Kami ingin mendorong transformasi digital yang menyentuh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, termasuk pelaku UMKM, agar mereka dapat naik kelas dan bersaing secara global,” ujar Bupati Warsubi.

Selain penguatan sektor UMKM, agenda kerja sama ini juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal melalui pelatihan teknologi digital dan transfer pengetahuan dari para ahli Tsinghua University.

Dengan menggandeng lembaga internasional seperti Tsinghua SEA Center, Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan keseriusannya untuk tidak hanya mengejar ketertinggalan digital, tetapi juga menjadi pionir inovasi di tingkat regional.(red.a)

Demokrat Jatim Ungkap Sejarah Panjang Sengketa Kantor dengan Bonie Laksmana Sejak 2016

   


Surabaya,  kediri24jam.online – Polemik kepemilikan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya, kembali mencuat. Kuasa hukum dari Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Jatim, Zaenal Fandi, menjelaskan secara rinci kronologi panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2016 dan masih terus berproses hingga tahun 2025.

Zaenal menyampaikan bahwa sengketa ini berawal dari perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan kantor antara pihak Partai Demokrat dan Bonie Laksmana. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan hukum yang cukup rumit dan telah melalui berbagai tahapan persidangan.

Menurutnya, Partai Demokrat memiliki dasar hukum dan dokumen yang sah atas penggunaan kantor tersebut. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pembelaan secara konstitusional demi menjaga hak partai.

"Kantor ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi menjadi pusat kegiatan strategis partai di tingkat provinsi. Kami akan terus memperjuangkan hak kami melalui jalur hukum," ujar Zaenal dalam keterangan pers di Surabaya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Demokrat Jatim tetap menjunjung tinggi proses hukum yang berjalan dan membuka ruang komunikasi jika ada itikad baik dari pihak lawan.

Sengketa ini menjadi sorotan karena menyangkut simbol dan aset penting partai, terutama menjelang tahun politik yang dinamis. Demokrat Jatim berharap persoalan ini dapat segera menemukan titik terang dan diselesaikan secara adil melalui keputusan pengadilan.(red.a)

Polres Mojokerto Tangkap Wanita Asal Ternate Terkait Kasus Arisan Online Fiktif

   


Mojokerto,  kediri24jam.online-Pelaku diamankan setelah adanya laporan dari beberapa warga yang merasa tertipu karena uang yang mereka setorkan dalam arisan tidak kunjung dikembalikan. Modus yang digunakan pelaku adalah menjanjikan keuntungan cepat melalui sistem lelang arisan berbasis daring, namun kenyataannya dana peserta justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya.

Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku bahkan masih dalam kondisi hamil saat dilakukan penangkapan. Namun hal tersebut tidak menghalangi proses hukum yang tetap berjalan sesuai prosedur.

"Pelaku menawarkan arisan online dengan sistem lelang, tetapi setelah menerima sejumlah dana dari peserta, arisan tersebut tidak pernah dibagikan. Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal serupa," jelas Kasat Reskrim Polres Mojokerto.

Saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Ia terancam hukuman penjara maksimal empat tahun.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi atau arisan online yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Polres Mojokerto membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban agar kasus ini bisa diusut lebih lanjut dan transparan.(red.a)

Pendopo Terbuka untuk Warga, Program “Abah untuk Semua” Jadi Wujud Kepemimpinan Inklusif di Jombang

  


Jombang,  kediri24jam.online  – Sabtu, 17 Mei 2025 menjadi hari yang penuh makna bagi masyarakat Jombang. Pendopo Kabupaten yang biasanya identik dengan nuansa formal, berubah menjadi ruang publik yang ramah dan meriah. Gelak tawa, antusiasme, serta interaksi hangat antara pemimpin dan rakyat terlihat jelas dalam acara peluncuran program bertajuk “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua”.

Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati Jombang, H. Warsubi, bersama Wakil Bupati, yang ingin memperkenalkan pendekatan kepemimpinan yang lebih dekat, terbuka, dan melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Bupati Warsubi dalam sambutannya mengatakan bahwa pendopo tidak hanya sebagai simbol kekuasaan, melainkan juga sebagai rumah bersama tempat rakyat bisa menyampaikan aspirasi, berdialog, bahkan sekadar berkunjung untuk mengenal lebih dekat ruang kerja pemimpinnya.

“Kami ingin menunjukkan bahwa pemerintahan ini hadir untuk rakyat, dan ruang kepemimpinan tidak harus tertutup. Dengan program ini, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk partisipasi publik,” ujar Bupati Warsubi di hadapan para tamu undangan, pelajar, serta komunitas pemuda Jombang.

Acara juga diisi dengan sesi “room tour” atau jelajah ruangan, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung isi Pendopo Kabupaten, lengkap dengan narasi sejarah dan fungsi tiap ruangannya. Kegiatan ini disambut antusias, terutama oleh kalangan pelajar dan anak muda yang mengaku baru pertama kali masuk ke pendopo.

Program “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua” ke depan akan digelar secara rutin, dengan berbagai format kegiatan seperti diskusi terbuka, pameran UMKM lokal, pertunjukan seni budaya, hingga edukasi pemerintahan.

Langkah ini dianggap sebagai strategi kreatif Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendekatkan diri dengan warga serta membangun komunikasi dua arah yang lebih humanis dan konstruktif.(red.a)

Kecelakaan Tragis Elf Wisatawan di Karanganyar, Empat Warga Padangan Bojonegoro Gugur

  


Bojonegoro,  kediri24jam.online– Kesedihan mendalam menyelimuti warga Desa Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, usai peristiwa nahas menimpa rombongan wisatawan yang menumpang mobil Isuzu Elf di jalan lama penghubung Magetan-Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu (17/5). Dari lima korban jiwa, empat di antaranya merupakan warga Padangan.

Insiden memilukan tersebut juga mengakibatkan sebelas orang lainnya mengalami luka-luka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis. Diduga kuat penyebab kecelakaan adalah sistem pengereman yang tidak berfungsi alias rem blong.

Mobil Elf berpelat nomor S 7338 AA itu mengangkut rombongan wisata dari Kecamatan Padangan, bergerak dari kawasan wisata Sarangan menuju Tawangmangu. Namun saat melewati turunan tajam di Desa Gondosuli, kendaraan tersebut tak mampu dikendalikan, menabrak pagar jembatan, lalu terguling. Beberapa penumpang bahkan terlempar ke jurang yang berada di bawah jembatan.

Kasatlantas Polres Karanganyar, AKP Agista Ryan Mulyanto, menyampaikan bahwa pengemudi sempat berupaya menghentikan laju mobil, namun akhirnya menabrak badan jembatan akibat kehilangan kendali. “Diduga rem tidak berfungsi saat melalui turunan. Sopir sempat mencoba mengerem, tetapi kendaraan melaju terus dan menabrak bagian jembatan,” ujarnya dikutip dari detikJateng.

Dari total 17 penumpang, 5 orang meninggal di tempat. Empat korban di antaranya berasal dari Desa Padangan dan satu korban lagi dari Cepu. Di antara korban jiwa terdapat seorang anak berusia enam tahun dan empat wanita dewasa. Sementara itu, korban luka-luka dilarikan ke RSUD Karanganyar untuk mendapat perawatan intensif.

Salah seorang penyintas, Lasminingsih (56), asal Cepu, menggambarkan detik-detik menegangkan saat kejadian. “Sebelumnya mobil memang terasa aneh saat menuruni jalan, kemudian tiba-tiba terguling. Saya sempat terjatuh ke jurang tapi bersyukur masih diberi keselamatan,” ungkapnya dengan suara gemetar.

Kabar duka menyelimuti rumah para korban di RT 10 Desa Padangan. Sejak siang, keluarga, kerabat, dan tetangga terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Tangis duka menyelimuti suasana, terutama dari ibu dan saudara yang kehilangan anggota keluarga tercinta.

Kepala Desa Padangan, Kristinawati, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga terkait pemakaman korban. “Jenazah almarhumah Mulyani akan dimakamkan di Dusun Jalakan, sedangkan Ana, Atik, dan Salma akan disemayamkan di tempat pemakaman umum dekat SPBU,” ujarnya.

Saksi mata di lokasi, Riki (23), mengaku tidak mendengar bunyi klakson maupun teriakan dari dalam Elf sesaat sebelum kecelakaan. “Yang saya rasakan hanya bau menyengat seperti kampas rem terbakar. Lalu tiba-tiba mobil itu menghantam jembatan,” jelasnya. Riki juga menyebut bahwa kendaraan tersebut sempat membanting setir ke kiri karena ada kendaraan lain dari arah berlawanan.

Musibah ini menjadi pengingat pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kondisi kendaraan, apalagi yang digunakan untuk mengangkut banyak penumpang dalam perjalanan jauh. Duka mendalam kini menyelimuti warga Padangan yang kehilangan sanak saudara saat tengah melakukan wisata yang seharusnya menyenangkan.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kondisi teknis kendaraan serta kelengkapan surat-suratnya sebelum keberangkatan. Sementara itu, masyarakat berharap tragedi serupa tidak terjadi kembali dan keselamatan berkendara menjadi perhatian utama.(red.a)

Sabtu, 17 Mei 2025

Bupati Sidoarjo Hentikan Operasional Truk Urugan, Jalan Kalanganyar-Segoro Tambak Terlalu Parah

 


Sidoarjo, kediri24jam.online– Bupati Sidoarjo, H Subandi, mengambil langkah tegas dengan menghentikan seluruh kegiatan truk pengangkut urugan yang melintas di jalan yang menghubungkan Desa Kalanganyar dan Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan laporan bahwa truk-truk tersebut telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Bupati Subandi menegaskan bahwa kerusakan jalan yang kian parah ini telah mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat sekitar, bahkan membahayakan keselamatan pengendara. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan dan memperbaiki kondisi jalan agar dapat kembali digunakan dengan aman.

Selain itu, Subandi juga menekankan perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terhadap penggunaan jalan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Sementara itu, warga setempat menyambut baik keputusan tersebut dan berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh.(red.a)

Tragis! Pegawai Damkar Blitar Tewas Ditabrak Truk, Padahal Tinggal Hitungan Hari Menuju Pernikahan

  


Blitar, kediri24jam.online– Peristiwa tragis menimpa seorang pegawai Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Blitar, Shivana Rosyada. Wanita berusia 26 tahun itu kehilangan nyawanya setelah menjadi korban tabrak lari yang melibatkan sebuah truk pengangkut pasir di Jalan Jati Malang, Kota Blitar.

Kecelakaan maut tersebut terjadi hanya beberapa hari menjelang hari pernikahannya yang telah direncanakan sejak lama. Rencana bahagia itu seketika berubah menjadi duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya.

Menurut saksi mata di lokasi, korban terlindas saat truk melaju kencang dan tidak sempat menghindar. Sang sopir kemudian melarikan diri tanpa memberikan pertolongan.

Shivana dikenal sebagai pribadi yang berdedikasi dan ramah. Ia sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan aktif dalam tugas-tugas pemadaman kebakaran serta penyelamatan. Kepergiannya menyisakan luka yang mendalam, tak hanya bagi keluarga, tetapi juga seluruh rekan kerjanya di Damkar Kabupaten Blitar.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas sopir truk yang terlibat dalam insiden tersebut. Warga diimbau untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan pelaku.(red.a)

Pemprov Jatim Siapkan Fasilitas Hunian untuk Mahasiswa ITS Penerima KIP Kuliah

 


Surabaya, kediri24jam.online– Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan tinggi bagi warga Jawa Timur. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal atau hunian bagi mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang diterima melalui jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penyediaan asrama ini ditujukan untuk meringankan beban para mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera di berbagai daerah di Jawa Timur. Menurutnya, keberadaan tempat tinggal yang layak sangat penting untuk menunjang semangat belajar dan kenyamanan mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang lolos KIP Kuliah benar-benar mendapatkan dukungan tidak hanya dari segi pembiayaan pendidikan, tapi juga kebutuhan dasar seperti tempat tinggal,” ujar Khofifah dalam keterangannya di Surabaya.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan terus mendorong program-program afirmatif yang membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Anak-anak ini adalah aset masa depan Jawa Timur. Mereka harus didukung sepenuhnya agar dapat menyelesaikan studi mereka dengan baik dan nantinya memberikan kontribusi positif bagi daerah asal maupun bangsa,” tambahnya.

Dukungan ini pun disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk civitas akademika ITS dan para orang tua mahasiswa. Harapannya, kebijakan ini akan mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.(red.a)

Geger! Kantor Desa Kosong Saat Waktu Layanan, LPRI: Ini Skandal Pelayanan

 


Nganjuk, kediri24jam.online– Kinerja pelayanan publik di wilayah pedesaan kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Kantor Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, menjadi sorotan setelah ditemukan dalam keadaan kosong dan terkunci saat jam kerja pada Kamis (15/5/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

Inspeksi mendadak tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Nganjuk sebagai bagian dari agenda resmi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan warga bernama Samini, Sumini, dan Juminem. Namun, kehadiran tim LPRI berujung pada kekecewaan lantaran kantor desa yang semestinya menjadi tempat pelayanan masyarakat justru dalam kondisi tidak beroperasi tanpa pemberitahuan.

“Ini bukan insiden biasa. Ketidakhadiran perangkat desa pada jam pelayanan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di tingkat desa,” ujar Joko Siswanto, Ketua LPRI DPC Nganjuk.

Dari informasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah warga menyatakan bahwa sejak pukul 10.30 WIB, kantor desa telah kosong dan seluruh perangkat desa tidak berada di tempat. “Biasanya memang sering tutup mendadak seperti ini. Kami tidak tahu ke mana para perangkat pergi,” kata salah satu warga sekitar.

Lebih lanjut, Joko menyebutkan bahwa kejadian seperti ini bukan yang pertama. LPRI telah menerima laporan serupa dari masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Ketiadaan pelayanan saat jam kerja resmi dinilai telah melanggar hak dasar warga atas pelayanan publik yang layak dan dapat diakses.

Tindakan tidak hadirnya perangkat desa saat jam pelayanan tersebut dinilai bertentangan dengan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terutama:

Pasal 15 huruf a, yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, termasuk standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.Pasal 21 huruf a dan b, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan akuntabel.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada:Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dengan penuh tanggung jawab.

LPRI menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Ombudsman Republik Indonesia serta meminta Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja perangkat Desa Rowoharjo.

“Keterbukaan dan kedisiplinan adalah ruh dari pelayanan publik. Bila hal ini terus dibiarkan, kami khawatir masyarakat akan apatis terhadap pemerintah desa. Maka, penegakan disiplin mutlak dilakukan,” tegas Joko.

LPRI juga meminta Bupati Nganjuk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera mengambil tindakan korektif berupa evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan perangkat desa di wilayah Prambon, khususnya Desa Rowoharjo.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, kantor desa semestinya menjadi tempat yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Ketidakhadiran aparat desa di tengah jam kerja resmi justru memberikan kesan buruk bahwa pelayanan publik dianggap tidak penting.

Sebagai catatan, berdasarkan ketentuan resmi, jam kerja Balai Desa di Kabupaten Nganjuk berlangsung Senin hingga Kamis pukul 08.00 – 15.00 WIB, dan Jumat pukul 08.00 – 15.30 WIB, dengan jam istirahat mulai pukul 12.00 – 12.30 WIB (Senin–Kamis) dan 11.30 – 12.30 WIB (Jumat). Temuan LPRI pada pukul 11.00 WIB jelas menunjukkan pelanggaran waktu kerja.

LPRI menegaskan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak ada perbaikan menyeluruh, mereka akan menempuh jalur resmi melalui pengaduan tertulis dan permintaan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang terbukti melanggar.

“Desa adalah ujung tombak pelayanan negara. Bila desa abai, maka negara telah gagal hadir di titik paling dasar kehidupan rakyat,” pungkas Joko.(red.Tim)

Jumat, 16 Mei 2025

Angka Pengangguran di Kediri Masih Tinggi, Disnaker Gencarkan Program Penyerapan Tenaga Kerja

 


Kediri, kediri24jam.online – Persoalan pengangguran masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah di wilayah Kediri Raya. Di Kabupaten Kediri, tercatat sebanyak 48.568 warga belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan di Kota Kediri, jumlah pengangguran mencapai ribuan orang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, mengungkapkan bahwa mayoritas warga yang belum terserap dalam dunia kerja adalah kaum pria, dengan total 32.951 orang, sementara 15.617 sisanya adalah perempuan.

“Memang jumlah pencari kerja dari kalangan laki-laki lebih mendominasi,” ucap Ibnu saat ditemui.

Meskipun angka tersebut masih tinggi, Ibnu menyebut terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun ke tahun. Tahun 2022 tercatat sebesar 6,83 persen, menurun menjadi 5,79 persen pada 2023, dan turun lagi menjadi 5,1 persen pada 2024.

“Kami terus berupaya menekan angka pengangguran, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 4,19 persen, Kabupaten Kediri masih lebih tinggi,” tambahnya.

Sebagai bentuk upaya konkret, Disnaker aktif melaksanakan bursa kerja (Job Fair) secara rutin, terutama disesuaikan dengan jadwal kelulusan SMA/SMK. Seperti yang direncanakan, Job Fair akan kembali digelar pada bulan Mei ini.

“Momentum kelulusan siswa SMA dan SMK menjadi waktu yang tepat untuk mempertemukan pencari kerja dan perusahaan,” jelas Ibnu.

Disnaker Kabupaten Kediri juga mulai menjalin kerja sama lintas daerah, salah satunya dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, guna membuka peluang kerja lebih luas bagi warga setempat.

Di antara puluhan ribu pengangguran, sebagian adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka kesulitan kembali ke dunia kerja, terutama karena faktor usia.

Salah satunya adalah Agus (48 tahun), warga Desa Sambirejo, Gampengrejo. Setelah lebih dari dua dekade bekerja di anak perusahaan PT Gudang Garam, ia di-PHK pada akhir 2024.

“Cari kerja baru susah, usia saya sudah tidak muda lagi. Banyak perusahaan hanya mau menerima tenaga kerja yang muda-muda,” keluhnya.

Kini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Agus bekerja sebagai ojek online. “Daripada menganggur, ini masih bisa buat makan,” ujarnya sembari tersenyum.

Merespons permasalahan diskriminasi usia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 560/2599/012/2025 yang berisi larangan praktik diskriminasi usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Walau SE sudah disosialisasikan, realita di lapangan menunjukkan masih banyak lowongan yang menetapkan batas usia maksimal yang relatif muda.

“Kami akan terus memonitor pelaksanaannya. Ini juga bagian dari strategi untuk mengurangi pengangguran,” tegas Ibnu.

Sementara itu, Kota Kediri juga menghadapi tantangan serupa. Pada 2024, tercatat sebanyak 6.492 warga masih menganggur, turun dari 6.754 orang pada tahun sebelumnya. TPT Kota Kediri saat ini sebesar 3,91 persen, lebih rendah dibanding tahun 2022 yang mencapai 4,38 persen.

Berbeda dengan Kabupaten, di Kota Kediri pengangguran paling banyak berasal dari lulusan SMA dan SMK, yakni sebanyak 3.519 orang.

Pemerintah daerah diharapkan mampu bersinergi dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama yang mampu menyerap tenaga kerja usia produktif serta mereka yang mengalami PHK.(red.a)

Pemkab Banyuwangi Beri Akses Istimewa untuk Hafiz Cilik, Bebas Pilih SMP Negeri Tanpa Seleksi Zonasi

 


Banyuwangi, kediri24jam.online– Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan berbasis keagamaan. Melalui kebijakan terbaru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025–2026, siswa lulusan SD atau sederajat yang hafal Al-Qur’an mendapat keistimewaan untuk memilih Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mana pun yang mereka inginkan—tanpa dibatasi zonasi dan tanpa tes seleksi.

Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap para penghafal Al-Qur’an (hafiz dan hafizah) yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menghafal kitab suci sejak usia dini. Pemerintah daerah menyebutkan bahwa langkah ini juga bertujuan mendorong lahirnya generasi muda yang religius, berakhlak mulia, dan berprestasi.

“Ini adalah bentuk apresiasi dari kami kepada para hafiz dan hafizah cilik. Mereka patut mendapatkan ruang khusus dalam sistem pendidikan kita,” ujar salah satu pejabat Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Para siswa yang dapat menghafal minimal 1 juz Al-Qur’an akan mendapat prioritas khusus saat proses penerimaan, dan dapat langsung diterima di SMP Negeri pilihannya, asalkan menyerahkan bukti hafalan berupa sertifikat atau rekomendasi dari lembaga resmi.

Tak hanya memberikan kemudahan saat seleksi masuk, Pemkab Banyuwangi juga tengah menyiapkan program pembinaan lanjutan bagi siswa penghafal Al-Qur’an di tingkat SMP, termasuk dalam bentuk beasiswa, kelas tahfidz reguler, serta dukungan psikologis dan akademik.

“Melalui program ini, kami ingin mencetak generasi Qur’ani yang unggul secara spiritual maupun intelektual,” kata Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Program ini pun disambut baik oleh masyarakat. Banyak wali murid yang merasa bahwa inisiatif tersebut mendorong anak-anak untuk lebih mencintai Al-Qur’an sejak usia dini, sekaligus menumbuhkan semangat belajar yang tinggi.

Dengan langkah ini, Banyuwangi bukan hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tapi juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan agama bisa berjalan seiring dengan kemajuan akademik.(red.a)

PGN Jadi Tulang Punggung Distribusi Gas Nasional, Kelola Jaringan Pipa Gas Terluas di Indonesia

 


Surabaya, kediri24jam.online– Di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih di sektor industri maupun rumah tangga, tidak banyak yang mengetahui bahwa terdapat jaringan infrastruktur gas bumi yang luas dan vital, mengalirkan energi dari satu titik ke titik lain di berbagai penjuru negeri. Di balik sistem besar ini, berdiri satu nama yang memainkan peran strategis: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

PGN, yang kini menjadi bagian dari Subholding Gas Pertamina, tercatat sebagai pemilik dan pengelola jaringan pipa gas bumi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah membangun dan mengoperasikan jaringan distribusi dan transmisi gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 kilometer, menjangkau berbagai wilayah dari kota besar hingga kawasan industri terpencil.

Jaringan pipa tersebut menjadi tulang punggung bagi pasokan energi gas ke pelanggan industri, komersial, rumah tangga, dan transportasi. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, infrastruktur PGN juga berperan penting dalam mendorong efisiensi energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang lebih mahal dan tidak ramah lingkungan.

“Kami bukan sekadar menyalurkan gas, tapi juga memastikan keberlanjutan energi bersih dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar perwakilan PGN dalam keterangannya.

Peran strategis PGN semakin diperkuat dengan pengembangan proyek jargas (jaringan gas rumah tangga) di berbagai daerah. Program ini dinilai membantu masyarakat mendapatkan akses energi bersih dengan biaya lebih ekonomis dibandingkan LPG atau listrik.

Selain itu, PGN juga terus mendorong digitalisasi dan modernisasi pengelolaan jaringan gas, dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau tekanan dan aliran gas secara real-time. Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan, efisiensi, dan kontinuitas layanan kepada pelanggan.

Dalam konteks transisi energi global, keberadaan PGN menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi karbon dan pencapaian target net zero emission di masa mendatang.

Dengan segala pencapaiannya, PGN bukan hanya operator pipa gas, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional.(red.a)

Sarapan Pecel Bersama Ratusan Narapidana, Kapolres Mojokerto Ajak Warga Binaan Bangkit Jadi Pribadi Lebih Baik

 


Mojokerto, kediri24jam.online– Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai halaman Lapas Kelas IIB Mojokerto, Jumat (16/5/2025). Sebanyak 970 warga binaan berbaur dengan para aparat penegak hukum dalam kegiatan sarapan bareng yang diberi tajuk “Mecel Bareng”.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto memimpin langsung kegiatan ini, yang diikuti pula oleh Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri, Dandenpom V/2 Mojokerto, serta Kepala Lapas Mojokerto Rudi Kristiawan selaku tuan rumah. Kegiatan sederhana ini menjadi momen spesial untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat dan warga binaan.

Menu yang disajikan pun khas dan merakyat: nasi pecel blora, ayam goreng, serta kerupuk sebagai pelengkap. Raut wajah ceria warga binaan tampak jelas, menunjukkan antusiasme mereka mengikuti kegiatan ini. Semangat kekeluargaan dan nuansa penuh keakraban begitu terasa.

AKBP Ihram menilai, kegiatan ini lebih dari sekadar sarapan bersama. Menurutnya, ini adalah bentuk pendekatan kemanusiaan dalam proses pembinaan warga binaan agar mereka tidak merasa terasing dari masyarakat.

“Ini adalah bagian dari upaya kami membangun relasi yang lebih humanis dengan warga binaan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan dimotivasi untuk berubah menjadi lebih baik,” ujar Ihram di sela kegiatan.

Tak hanya berbagi makanan, para narapidana juga mendapatkan bantuan berupa sabun mandi dan perlengkapan kebersihan pribadi. Bantuan ini merupakan kolaborasi antara Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Lapas Kelas IIB Mojokerto.

“Dengan menjaga kebersihan diri, kami juga ingin menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan kepedulian terhadap kesehatan sejak dari dalam lapas,” tambah Kapolres.

Sementara itu, Kalapas Rudi Kristiawan mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari program pembinaan berbasis kekeluargaan dan pendekatan emosional. Ia yakin, suasana harmonis antara penghuni lapas dan petugas akan menciptakan iklim pembinaan yang kondusif.

“Kami ingin Lapas Mojokerto menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman, tempat mereka dibina dan disiapkan kembali menjadi warga yang produktif di tengah masyarakat. Semakin erat ikatan emosional di dalam, maka semakin minim potensi gangguan keamanan,” terang Rudi.

Ia juga berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin dan ditiru oleh lembaga pemasyarakatan lainnya.

Dengan kegiatan mecel bareng ini, aparat dan warga binaan menunjukkan bahwa proses hukum dan pembinaan tidak harus kaku dan penuh jarak. Justru dengan kedekatan emosional, pembinaan mental dan karakter bisa berjalan lebih efektif.(red.a)