Aliansi Kediri Bangkit Apresiasi Juara Nasional LKS, Desak Evaluasi SMKN 1 Kota Kediri

Hamzah berhasil menyabet Juara 1 (Medali Emas) dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

​KEDIRI — Organisasi masyarakat Aliansi Kediri Bangkit memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Moh. Hamzah Rizqi, siswa SMK Kartanegara Wates, Kabupaten Kediri. Hamzah berhasil menyabet Juara 1 (Medali Emas) dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Nasional 2026 untuk bidang Teknik Pengelasan (Welding).

​Capaian gemilang ini dinilai tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan pendidikan vokasi yang berdaya saing tinggi di kancah nasional.

​Koordinator Aliansi Kediri Bangkit, Bagus Romadon, menyampaikan bahwa prestasi tersebut patut menjadi rujukan dan inspirasi bagi seluruh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

​"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada siswa SMK Kartanegara Wates yang telah mengharumkan nama daerah. Prestasi ini membuktikan bahwa pembinaan yang konsisten dan berorientasi pada kualitas akan menghasilkan lulusan yang siap bersaing," ujar Bagus, Sabtu (1/8/2026).

​Soroti Kondusivitas dan Minta Evaluasi SMKN 1 Kota Kediri

​Namun, di tengah atmosfer kebanggaan tersebut, Aliansi Kediri Bangkit turut menyoroti dinamika tata kelola di satuan pendidikan vokasi lainnya. Pihaknya secara terbuka meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan prestasi serta kepemimpinan di SMKN 1 Kota Kediri.

​Evaluasi ini mencakup dua poin utama:

• ​Capaian Prestasi: Penilaian objektif terhadap track record dan iklim pembinaan siswa selama periode 2025–2026.
• ​Kondusivitas Sekolah: Penanganan aspirasi masyarakat terkait iklim belajar-mengajar dan lingkungan pendidikan di sekolah tersebut.

Menurut Bagus, keberhasilan pembinaan siswa sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan.

​"Capaian prestasi sekolah merupakan salah satu indikator utama efektivitas kepemimpinan. Kami meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi secara objektif, transparan, dan berbasis data/fakta terhadap SMKN 1 Kota Kediri," tegas Bagus.

​Dorong Kebijakan Transparan dan Pro-Pendidikan

​Lebih lanjut, Bagus menegaskan apabila hasil evaluasi menunjukkan perlunya pembenahan struktural sesuai aturan perundang-undangan, pihak otoritas diharapkan tak ragu mengambil langkah tegas.

​"Apabila hasil evaluasi menemukan alasan yang sah sesuai ketentuan, kami meminta Dinas Pendidikan mempertimbangkan langkah pembinaan hingga kebijakan administratif, termasuk opsi mutasi kepala sekolah sesuai kewenangan yang ada," tambahnya.

​Aliansi Kediri Bangkit menekankan bahwa penyampaian aspirasi ini adalah wujud peran serta masyarakat dalam mengawal mutu pendidikan nasional. Seluruh proses evaluasi diharapkan tetap mengedepankan asas profesionalitas, asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait.

​Diharapkan, momentum kemenangan SMK Kartanegara Wates pada LKS Nasional 2026 ini dapat memicu pembenahan iklim belajar di seluruh sekolah Jawa Timur agar semakin sehat, kondusif, dan melahirkan lebih banyak generasi berprestasi. (red/hep)

Continue Reading →

Dukung Ketahanan Pangan, Polisi di Kediri Kota Ikut Dampingi Panen Jagung

 

Aipda Puguh Hari Santoso bersama petani jagung Desa Puhsarang.--(by memorandum co.id)

KEDIRI – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di tingkat desa. Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Puhsarang, Polsek Semen, Polres Kediri Kota, Aipda Puguh Hari Santoso, yang turun langsung mendampingi petani saat panen jagung di wilayah binaannya, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Kediri Kota dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan sekaligus mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional.

Dalam kegiatan itu, Aipda Puguh tidak hanya memantau proses panen, tetapi juga berinteraksi langsung dengan para petani. Ia berdialog mengenai hasil produksi, kondisi tanaman, hingga berbagai kendala yang dihadapi selama proses budidaya jagung.

Melalui komunikasi yang hangat dan humanis, diharapkan hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat, khususnya petani, semakin erat sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman sekaligus produktif.

Selain melakukan pemantauan, Aipda Puguh turut memberikan motivasi kepada petani agar terus mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian. Menurutnya, hasil panen yang meningkat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menegaskan, jajaran Bhabinkamtibmas akan terus aktif mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, termasuk di sektor pertanian.

"Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah aktivitas pertanian diharapkan mampu memberikan rasa aman, mempererat kemitraan dengan masyarakat, sekaligus mendorong tercapainya program ketahanan pangan demi mewujudkan swasembada pangan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Karena itu, Polres Kediri Kota akan terus memperkuat kolaborasi dengan para petani melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Dengan dukungan tersebut, diharapkan produktivitas sektor pertanian di wilayah hukum Polres Kediri Kota terus meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Red/EI)

Continue Reading →

Borong 4 Penghargaan Harganas 2026, Kota Kediri Buktikan Komitmen Bangun Keluarga Berkualitas

 

Wali Kota Vinanda Prameswati menerima 4 penghargaan di Hari Keluarga Nasional 2026(by detikjatim.com)

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, Pemkot Kediri sukses memborong empat penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan berbagai program pembangunan keluarga.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Empat penghargaan yang diraih menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, hingga pembangunan keluarga berkualitas.

Salah satu penghargaan diberikan atas komitmen Wali Kota Kediri bersama TP PKK dalam menjalankan sejumlah program unggulan nasional, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), serta pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran kelompok 3B di Kota Kediri.

Tak hanya itu, Kota Kediri juga mendapat apresiasi karena berhasil menyusun Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas Tahun 2025, yang menjadi acuan dalam pembangunan kependudukan secara berkelanjutan.

Prestasi lainnya datang dari sektor keluarga berencana. Pemkot Kediri memperoleh penghargaan atas capaian 100 persen peserta program KB, yang dinilai sebagai salah satu indikator keberhasilan pengendalian penduduk sekaligus peningkatan kualitas keluarga.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, TP PKK, tenaga lapangan, hingga masyarakat yang terus mendukung berbagai program pembangunan keluarga.

"Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak pada keluarga. Kami percaya keluarga yang sehat, berdaya, dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia," ujar Vinanda, Jumat (31/7/2026).

Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan, kesehatan keluarga, penurunan stunting, hingga penguatan ketahanan keluarga.

Vinanda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan keluarga di Kota Kediri.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah, TP PKK, tenaga lapangan, dan seluruh masyarakat Kota Kediri yang telah bersinergi mendukung berbagai program pembangunan keluarga. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tuturnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan semakin optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Red/EI)

Continue Reading →

Kemenhaj Tegaskan Bandara Dhoho Kediri Jadi Embarkasi Haji, Infrastruktur Telah Memenuhi Syarat

 

CEK LOKASI: Dirjen Pelayanan Haji Ian Heriyawan (tengah) mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa ketika survei kesiapan fasilitas penunjang Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji pada 2027 nanti.

KEDIRI - Kementerian Haji Republik Indonesia kembali menegaskan rencana menjadikan Bandara Dhoho Kediri sebagai embarkasi haji mulai musim haji 2027. Kepastian tersebut disampaikan saat tim Kementerian Haji bersama Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan survei lapangan pada Kamis (30/7).

Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heriyawan, mengatakan penetapan Bandara Dhoho sebagai embarkasi merupakan arahan langsung dari Menteri dan Wakil Menteri Haji. Menurutnya, kesiapan tersebut tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri beserta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

"Insya Allah tahun depan Bandara Dhoho akan menjadi embarkasi haji. Persiapannya sudah kami hitung dan kami optimistis dapat direalisasikan," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei, infrastruktur Bandara Dhoho dinilai telah memenuhi persyaratan untuk melayani operasional penerbangan haji. Bandara tersebut bahkan dinyatakan mampu didarati pesawat berbadan lebar (wide-body aircraft) yang lazim digunakan untuk mengangkut jemaah haji.

Dengan kemampuan tersebut, penerbangan dari Kediri menuju Arab Saudi dapat dilakukan secara langsung tanpa transit untuk pengisian bahan bakar. Skema ini diperkirakan akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan biaya operasional penerbangan haji.

Ian menambahkan, dari sisi teknis seluruh persyaratan telah diperiksa oleh Kementerian Perhubungan. Saat ini, proses yang tersisa lebih banyak berkaitan dengan penyelesaian teknis pelaksanaan dan realisasi operasional.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan Kementerian Haji didampingi Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa dan Asisten I Sekda Kabupaten Kediri Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sukadi. Mereka meninjau jalur akses mulai Exit Tol Manyaran hingga Exit Tol Bandara Dhoho.

Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menjelaskan, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana terus mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional, khususnya Jalan Tol Kertosono–Kediri dan Jalan Tol Kediri–Tulungagung yang menjadi akses utama menuju Bandara Dhoho.

Untuk ruas Tol Kertosono–Kediri, luas lahan terdampak di Kabupaten Kediri mencapai 423.391 meter persegi yang terbagi dalam 486 bidang. Hingga kini, sebanyak 455 bidang atau sekitar 93,6 persen telah berhasil dibebaskan dengan total luas 396.272 meter persegi.

Sementara itu, 31 bidang lainnya masih dalam proses penyelesaian. Hambatan yang dihadapi antara lain sengketa ahli waris, penolakan terhadap nilai Uang Ganti Kerugian (UGK), serta persoalan status kepemilikan tanah yang belum tuntas.

Pemerintah Kabupaten Kediri pun terus berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar proses konsinyasi melalui Pengadilan Negeri dapat segera dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain, untuk pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung yang juga menjadi akses menuju Bandara Dhoho, Bupati Hanindhito telah membentuk Tim Percepatan Pengadaan Tanah melalui surat keputusan khusus. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pembebasan lahan di lapangan.

Ruas tol tersebut mencakup 753 bidang tanah dengan total luas sekitar 407.851 meter persegi di wilayah Kabupaten Kediri. Secara umum proses pengadaan tanah hampir rampung, meski masih terdapat beberapa bidang berupa Tanah Kas Desa, Barang Milik Daerah, dan tanah wakaf yang memerlukan penyelesaian administrasi, termasuk perpanjangan Penetapan Lokasi (Penlok). (red/hep)

Continue Reading →

Kapolres Kediri Kota Berganti, AKBP Kresno Siap Wujudkan Polisi Presisi Lewat Kolaborasi

 

Tepat 1 Tahun Menjabat Kapolres Kediri Kota, AKBP Kresno Wisnu Putranto resmi gantikan AKBP Anggi Saputra Ibrahim.

KEDIRI - Tongkat estafet kepemimpinan di jajaran Polres Kediri Raya resmi berganti. Di Polres Kediri Kota, AKBP Kresno Wisnu Putranto dipercaya menggantikan AKBP Anggi Saputra Ibrahim. Sementara itu, di Polres Kediri, kepemimpinan kini diemban AKBP Muhammad Wahyudin Latif yang melanjutkan tugas AKBP Bramastyo Priaji.

Berbekal pengalaman panjang di berbagai satuan kepolisian, AKBP Kresno Wisnu Putranto optimistis mampu menjalankan tugas sebagai Kapolres Kediri Kota. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci dalam pelaksanaan tugas.

"Selama bertugas, saya selalu mengedepankan koordinasi dan kolaborasi, baik dengan instansi terkait maupun masyarakat," ujar perwira yang akrab disapa Wisnu tersebut.

Wisnu merupakan putra asli Jawa Timur. Ia lahir di Kota Malang pada 1984 dan berasal dari keluarga yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, penugasannya sebagai Kapolres Kediri Kota menjadi pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di Kota Kediri.

"Kesan pertama saya, Kota Kediri terlihat rapi. Itu menunjukkan masyarakatnya memiliki tingkat kedisiplinan yang baik," ungkapnya.

Selama berkarier di kepolisian, ayah tiga anak tersebut banyak berkecimpung di bidang reserse kriminal, baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, maupun reserse narkoba.

Salah satu prestasi yang pernah ditorehkannya adalah mengungkap jaringan peredaran sabu asal Malaysia dengan nilai barang bukti mencapai lebih dari Rp3 miliar. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sekitar 2,5 kilogram sabu, ratusan butir ekstasi, serta pil Happy Five.

Wisnu juga terlibat dalam berbagai pengungkapan kasus narkotika berskala besar lainnya, termasuk operasi bersama Satgas Merah Putih yang berhasil membongkar peredaran sekitar 1,2 ton sabu di Aceh.

Sementara itu, AKBP Muhammad Wahyudin Latif juga memiliki rekam jejak yang tak kalah mentereng. Lulusan Akpol 2006 tersebut mengawali kepemimpinannya di Polres Kediri dengan memprioritaskan pemetaan berbagai persoalan di wilayah hukum setempat melalui audit dan evaluasi secara menyeluruh.

Menurut Latif, langkah tersebut penting sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan kinerja kepolisian, baik dari sisi internal maupun eksternal. Ia mengakui masih dalam tahap mengenali karakteristik wilayah beserta berbagai tantangan yang dihadapi.

"Saat ini kami masih dalam tahap mengidentifikasi berbagai persoalan. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan audit terhadap kondisi di Kabupaten Kediri, baik secara internal maupun eksternal," jelasnya.

Latif menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama selama masa kepemimpinannya. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara humanis, profesional, dan berkeadilan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan media, untuk turut memberikan masukan dan dukungan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan media, dapat berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan agar pelayanan kepolisian ke depan semakin baik," pungkasnya. (red/hep)

Continue Reading →

AKBP Muhammad Wahyudin Latif Mulai Pimpin Polres Kediri, Pelayanan Publik Jadi Prioritas

 

Momen saat Kapolres Kediri AKBP Latif mengantar Pendahulunya AKBP Bramastyo untuk melepaskan kepemimpinan di Polres Kediri

KEDIRI - Estafet kepemimpinan di Polres Kediri resmi berganti. AKBP Muhammad Wahyudin Latif kini mengemban amanah sebagai Kapolres Kediri setelah mengikuti prosesi serah terima jabatan dan tradisi pedang pora pada Kamis (30/7).

Mengawali tugasnya, lulusan Akpol 2006 tersebut langsung memfokuskan perhatian pada pemetaan berbagai persoalan di wilayah hukum Polres Kediri melalui evaluasi secara menyeluruh.

Latif menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah melaksanakan audit dan evaluasi terhadap kondisi internal maupun eksternal. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja kepolisian di Kabupaten Kediri.

Menurutnya, saat ini dirinya masih dalam tahap mengenali karakteristik wilayah beserta berbagai tantangan yang dihadapi.

"Kami masih dalam tahap mengidentifikasi berbagai persoalan. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi dan audit terhadap kondisi di Kabupaten Kediri, baik dari sisi internal maupun eksternal," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama selama masa kepemimpinannya. Selain itu, penegakan hukum akan terus dijalankan secara humanis, profesional, dan berkeadilan.

Latif juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk berpartisipasi memberikan masukan dan dukungan agar pelayanan kepolisian semakin optimal.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan media, dapat memberikan saran dan dukungan demi peningkatan pelayanan kepolisian ke depan," katanya.

Selain itu, Latif mengungkapkan dirinya menerima pesan khusus dari pendahulunya, AKBP Bramastyo Priaji, yakni menjaga soliditas internal, mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, serta menjaga marwah institusi melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia pun mengaku terkesan dengan suasana Kabupaten Kediri yang dinilainya indah, damai, sejuk, dan masyarakatnya ramah.

"Kesan pertama saya, Kediri merupakan daerah yang indah, damai, nyaman, dan masyarakatnya sangat ramah. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, dalam apel welcome and farewell parade, AKBP Bramastyo Priaji berpamitan kepada seluruh personel Polres Kediri. Setelah sekitar satu tahun memimpin Polres Kediri, ia mendapat penugasan baru sebagai Kabag Binkar Biro SDM Polda Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Bram menyampaikan apresiasi atas loyalitas, dedikasi, dan kekompakan seluruh personel yang telah mendukung pelaksanaan tugas selama masa kepemimpinannya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat terdapat kekurangan maupun kebijakan yang belum sepenuhnya berkenan.

Bram berharap seluruh personel tetap menjaga integritas, profesionalisme, serta soliditas agar Polres Kediri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

"Saya titipkan kepada seluruh personel agar terus menjaga semangat, integritas, profesionalisme, serta nama baik Polres Kediri. Teruslah menjadi polisi yang menghadirkan kebaikan bagi masyarakat," pungkasnya. (red/hep)

Continue Reading →

DKPP Kota Kediri Pastikan Stok Pangan Aman, Harga Cabai dan Ayam Ras Naik

(by pemkot kediri)

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas. Pemantauan dilakukan setiap hari oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri di sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Setono Betek, Pasar Bandar, dan Pasar Pesantren.

Kepala DKPP Kota Kediri Un Achmad Nurdin mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kebutuhan pokok masih tersedia dalam jumlah mencukupi. Meski begitu, beberapa komoditas mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

Harga beras premium tercatat stabil di angka Rp15.400 per kilogram. Minyak goreng curah berada pada kisaran Rp18.900 per liter. Sementara itu, harga telur ayam ras turun menjadi Rp23.833 per kilogram dari sebelumnya Rp24.166.

Sebaliknya, harga daging ayam ras mengalami kenaikan dari Rp34.333 menjadi Rp35.167 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai. Cabai merah besar kini dipasarkan sekitar Rp34.667 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit mencapai Rp47.333 per kilogram.

Menurut Un Achmad, kenaikan harga beras premium dipengaruhi berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah produsen yang belum memasuki masa panen sehingga produksi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Sementara itu, harga minyak goreng curah mengikuti mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga minyak dunia.

Untuk komoditas daging ayam ras, kenaikan harga disebabkan meningkatnya permintaan dibandingkan produksi di tingkat peternak. Sedangkan kenaikan harga cabai dan bawang dipicu musim kemarau yang menyebabkan keterbatasan pasokan air di lahan hortikultura sehingga produksi menurun.

Meski terjadi fluktuasi harga, DKPP memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri masih aman. Pemerintah Kota Kediri juga terus memantau perkembangan pasar dan siap melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) apabila diperlukan.

Program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai mitra, di antaranya Perum Bulog, PG Pesantren, serta sejumlah mitra strategis lainnya untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kami berharap harga komoditas tetap stabil, pasokan pangan aman, dan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Kota Kediri juga diuntungkan karena menjadi daerah transit perdagangan, sehingga pasokan dari berbagai daerah produsen tetap melimpah meski bukan daerah penghasil," ujar Un Achmad.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan karena distribusi hingga saat ini masih berjalan lancar dan stok kebutuhan pokok tetap terjaga. (Red/lis)

Continue Reading →

BRIvolution Reignite Melaju, BRI Perkuat Ekonomi Rakyat Lewat Pembiayaan UMKM dan Hunian

 

Foto: Dok. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mempercepat implementasi transformasi BRIvolution Reignite sebagai strategi memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan penciptaan nilai (value creation) bagi perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, BRI menegaskan bahwa transformasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga memperluas kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan sektor produktif serta dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan, BRIvolution Reignite merupakan kerangka transformasi terintegrasi yang menjadi acuan perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan manfaat bagi negara, masyarakat, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan.

"BRIvolution Reignite dirancang agar BRI mampu tumbuh lebih sehat, efisien, dan kompetitif, sekaligus tetap konsisten menjalankan perannya sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Transformasi ini juga menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan nilai tambah sejalan dengan arah strategis Danantara Indonesia," ujar Hery.

Transformasi tersebut bertumpu pada dua pilar utama, yakni Transform the Funding Franchise yang berfokus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) dan kapabilitas transaction banking, serta Revamp Existing Core and Build New Core yang diarahkan untuk memperkuat bisnis kredit mikro sekaligus mengembangkan consumer banking sebagai sumber pertumbuhan baru.

Implementasi strategi tersebut tercermin pada kinerja perusahaan. Hingga Triwulan I 2026, total aset BRI Group tumbuh 7,2 persen secara tahunan menjadi Rp2.250 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 13,7 persen menjadi Rp1.562 triliun, sementara laba bersih konsolidasian mencapai Rp15,5 triliun.

Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.555,1 triliun atau tumbuh 9,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi itu turut mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) dari 2,98 persen pada Triwulan I 2025 menjadi 2,33 persen pada Triwulan I 2026.

Fundamental bisnis yang semakin kuat menjadi modal BRI untuk memperluas fungsi intermediasi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp103,81 triliun kepada sekitar dua juta pelaku UMKM di berbagai daerah.

Penyaluran tersebut didominasi sektor produktif, terutama sektor pertanian yang menjangkau 869.285 debitur atau 42,68 persen dari total penerima KUR. Sementara sektor perdagangan menyerap pembiayaan bagi 647.440 debitur atau sekitar 32,34 persen.

Selain itu, BRI juga berperan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Hingga Juni 2026, penyaluran KPR Subsidi mencapai Rp18,39 triliun kepada lebih dari 134 ribu debitur. Sekitar 97 persen pembiayaan tersebut disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah menjangkau sekitar 131 ribu debitur.

Sementara itu, realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga 19 Juli 2026 mencapai Rp10,7 triliun atau sekitar 89 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp12 triliun. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Hery menegaskan, transformasi BRIvolution Reignite tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang dicapai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Dengan dukungan seluruh Insan BRILiaN, kepercayaan masyarakat, serta sinergi bersama Danantara Indonesia, kami optimistis dapat menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BRI sebagai penggerak ekonomi kerakyatan," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan jangka panjang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dony, keberhasilan transformasi harus didukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia menilai kepemimpinan yang kuat menjadi faktor utama agar perusahaan mampu terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa mendatang.

"Yang membedakan seorang CEO dengan seorang manajer adalah komitmennya terhadap keberlanjutan perusahaan," ujar Dony.(red/hep)

Continue Reading →

Api Mengamuk di PG Ngadirejo, Damkar Berjibaku Hampir Empat Jam

Petugas saat melakukan penanganan kebakaran (photo by radar kediri)

 

KEDIRI - Kebakaran terjadi di area Pabrik Gula (PG) Ngadirejo yang berada di Dusun Ngrombeh, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Rabu (29/7). Peristiwa tersebut menghanguskan area pembuangan sepah tebu dan memicu respons cepat dari petugas pemadam kebakaran.

Insiden diketahui sekitar pukul 12.25 WIB setelah seorang pegawai pabrik melihat kobaran api sudah membesar di lokasi pembuangan sepah tebu. Upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) sempat dilakukan, namun tidak berhasil mengendalikan api sehingga bantuan dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Kediri segera diminta.

Menerima laporan tersebut, tim Damkar Pos Ngadiluwih langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Setibanya di tempat kejadian, petugas berupaya mencegah api merambat ke area lain di lingkungan pabrik.

Dalam penanganan kebakaran, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan dua unit mobil pemadam, masing-masing satu unit dari Pos Ngadiluwih berkapasitas 2.500 liter dan satu unit dari Pos Pare. Sebanyak sembilan personel diterjunkan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengatakan penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Pasalnya, saat kejadian tidak terdapat aktivitas di area pembuangan sepah tebu yang terbakar.

"Seorang pegawai mengetahui munculnya api di area pembuangan sepah tebu (core sampler). Pegawai sempat mencoba memadamkan api menggunakan APAR, namun tidak berhasil karena kobaran sudah membesar. Penyebab kebakaran masih diselidiki karena di lokasi tidak ada aktivitas saat kejadian," ujarnya.

Setelah berjibaku selama hampir empat jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 16.20 WIB sesuai prosedur operasional standar (SOP).

Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Selain itu, tidak ada laporan mengenai kerugian material akibat kebakaran tersebut.

Kaleb mengimbau seluruh pengelola kawasan industri dan pabrik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di area pembuangan limbah produksi. Menurutnya, pemeriksaan rutin pada titik-titik yang berpotensi memicu kebakaran perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. (red/hep)

Continue Reading →

Pengadilan Negeri Kediri Tunggu Kepastian BPKP untuk Perhitungan Ulang Sengketa Alun-Alun

Proyek Alun-Alun Kota Kediri difoto dari udara. (photo by radar kediri)

 

KEDIRI - Pengadilan Negeri (PN) Kediri terus melanjutkan proses penyelesaian sengketa pembangunan Alun-Alun Kota Kediri. Dalam waktu dekat, PN Kediri dijadwalkan menggelar audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat sebagai bagian dari tahapan lanjutan penyelesaian perkara tersebut.

Ketua Panitera PN Kediri, Imam Mualimin, mengatakan bahwa pada Selasa (28/7) lalu pihaknya telah dihubungi oleh Biro Hukum BPKP Jakarta. Dalam komunikasi tersebut, BPKP menyampaikan rencana untuk mengadakan audiensi dengan PN Kediri dalam waktu dekat.

"Jadi kami sudah ditelepon bahwa tidak lama lagi BPKP akan melakukan audiensi," ujar Imam.

Sebelumnya, PN Kediri telah beberapa kali mengirim surat kepada BPKP Jawa Timur untuk meminta kesediaan lembaga tersebut bergabung dalam tim panel perhitungan ulang nilai sengketa pembangunan Alun-Alun Kota Kediri. Surat pertama tidak mendapat tanggapan, sedangkan surat kedua akhirnya direspons.

Pada Rabu (17/6), BPKP Jawa Timur mengirimkan balasan yang pada prinsipnya mengusulkan koordinasi dilakukan secara daring. Namun, pertemuan yang semula direncanakan berlangsung pada Juni tersebut hingga kini belum terlaksana. Surat kedua itu juga telah ditembuskan kepada BPKP Pusat.

"Mereka ingin melakukan koordinasi secara informal terlebih dahulu, tetapi jadwalnya memang belum ditentukan," jelasnya.

Dalam audiensi mendatang, PN Kediri akan meminta kepastian mengenai kesediaan BPKP untuk terlibat dalam proses perhitungan ulang nilai sengketa. Hasil pertemuan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.

"Kami hanya ingin mendengar pendapat dari BPKP, apakah bersedia atau tidak untuk dilibatkan," tegas Imam.

Menjelang audiensi, PN Kediri tengah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses perkara berlangsung. Selain itu, materi presentasi juga sedang dipersiapkan untuk memaparkan perkembangan penanganan sengketa.

"Kami akan menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan setelah audiensi selesai," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Kediri sebelumnya mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait kelanjutan penyelesaian proyek Alun-Alun Kota Kediri. Permohonan tersebut diajukan karena pihak rekanan menolak hasil review BPKP yang menetapkan nilai proyek sebesar Rp6,6 miliar. Nilai tersebut dinilai memiliki selisih yang cukup besar dibandingkan tuntutan kontraktor yang mencapai Rp16,2 miliar.

Permohonan fatwa yang diajukan pada Juni lalu itu telah mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung. Dalam surat tembusan yang diterima PN Kediri pada Senin (27/7), MA mengarahkan Pemerintah Kota Kediri untuk berkoordinasi langsung dengan PN Kediri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. (red/hep)

Continue Reading →

Pedagang Cemas Omzet Turun, Revitalisasi Pasar Campurejo Menuai Perdebatan

BUTUH PEREMAJAAN: Aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Campurejo, Kota Kediri. Pemkot mengajukan revitalisasi pasar tersebut ke pemerintah pusat

KEDIRI - Rencana revitalisasi Pasar Campurejo memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung karena pasar dinilai akan menjadi lebih representatif, nyaman, dan berpotensi menarik lebih banyak pengunjung. Namun, sebagian lainnya menyampaikan kekhawatiran terkait rencana relokasi pedagang selama proses pembangunan berlangsung.

Relokasi pedagang dinilai menjadi persoalan yang kerap muncul dalam setiap proyek revitalisasi pasar. Pasalnya, lokasi sementara sering kali kurang strategis sehingga berdampak pada penurunan omzet. Kondisi tersebut membuat pelanggan kesulitan menemukan pedagang yang biasa mereka datangi.

Tn, 42, warga Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, mengaku cemas jika relokasi benar-benar dilakukan. Menurutnya, penghasilan keluarganya sangat bergantung pada aktivitas berdagang di Pasar Campurejo.

"Saya senang kalau pasar dibangun menjadi lebih baik. Namun di sisi lain saya khawatir karena relokasi bisa memengaruhi pendapatan," ujarnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan Joko, 50, warga Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto. Ia menilai relokasi hampir selalu diikuti penurunan penjualan. Selain itu, pembagian lapak sementara juga kerap menjadi persoalan di kalangan pedagang.

"Biasanya kalau ada relokasi, pedagang mengeluhkan omzet yang turun. Belum lagi masalah pembagian lapak," katanya.

Joko berharap Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri dapat menentukan lokasi relokasi yang tidak jauh dari pasar lama. Ia juga meminta proses penataan pedagang dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan dugaan kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperdagin Kota Kediri, M. Ridwan, mengatakan bahwa lokasi relokasi diupayakan tetap berada di sekitar Pasar Campurejo mengingat kawasan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Ridwan menjelaskan, sosialisasi revitalisasi kemungkinan dilakukan pada tahun ini. Namun, pelaksanaan relokasi berpeluang baru dimulai pada tahun depan, bergantung pada persetujuan serta alokasi anggaran dari Kementerian Perdagangan RI.

"Jika usulan disetujui dan anggaran dialokasikan pada 2027, maka sosialisasi akan kami lakukan pada akhir tahun ini. Namun semuanya masih menunggu keputusan pemerintah pusat," jelasnya.

Ia menambahkan, Pasar Campurejo memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di kawasan pendidikan, pondok pesantren, serta permukiman warga. Selain itu, jaraknya yang cukup jauh dari pasar tradisional lain membuat pasar tersebut menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

"Lokasi Pasar Campurejo sangat potensial. Selain dekat dengan kawasan pendidikan dan pondok pesantren, keberadaannya juga melayani masyarakat karena tidak berdekatan dengan pasar tradisional lainnya," ungkap Ridwan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri bersama Kementerian Perdagangan RI merencanakan revitalisasi Pasar Campurejo dengan estimasi anggaran mencapai belasan miliar rupiah. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi. Kepastian pelaksanaan proyek tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. (red/hep)

Continue Reading →

Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Kediri Masih Menunggu Regulasi Pusat

LUSTRASI - Kotak suara pada Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kediri Jawa Timur.(by tribunjatim.com)

KEDIRI – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Kediri hingga kini belum memiliki kepastian jadwal. Pemerintah Kabupaten Kediri masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri (Permen) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 sebelum memulai seluruh tahapan pemilihan.

Belum terbitnya regulasi tersebut membuat tahapan Pilkades yang sebelumnya direncanakan dimulai pada pertengahan hingga akhir tahun ini belum dapat dijalankan. Pemerintah daerah masih membutuhkan dasar hukum untuk menyesuaikan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pilkades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Henry Rustriandy, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.

"PP harus ditindaklanjuti terlebih dahulu melalui Peraturan Menteri. Setelah Permen terbit, baru kami dapat menyesuaikan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pilkades," ujarnya, Rabu (29/7).

Henry menjelaskan, belum adanya Peraturan Menteri berdampak pada seluruh proses persiapan Pilkades. Tidak hanya tahapan pemilihan kepala desa yang tertunda, tetapi juga proses rekrutmen perangkat desa yang mengacu pada regulasi yang sama.

Menurutnya, hingga saat ini DPMPD juga belum memperoleh informasi mengenai waktu penerbitan aturan tersebut. Seluruh proses masih menunggu kebijakan dari kementerian terkait.

"Kami juga belum mengetahui kapan Permen itu akan diterbitkan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.

Sambil menunggu kepastian regulasi, DPMPD meminta seluruh pemerintah desa untuk bersabar dan tidak terburu-buru melakukan persiapan di luar ketentuan. Setelah aturan dari pemerintah pusat diterbitkan, Pemkab Kediri akan segera menyusun perubahan Peraturan Bupati dan menyampaikan informasi resmi kepada seluruh desa.

"Saat ini kami mengimbau seluruh desa menunggu terlebih dahulu. Begitu regulasi turun, akan segera kami tindak lanjuti dan sosialisasikan," tambah Henry.

Berdasarkan data DPMPD Kabupaten Kediri, terdapat 47 desa yang tersebar di 17 kecamatan yang dijadwalkan mengikuti Pilkades Serentak 2026.

Dari jumlah tersebut, 15 desa saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala desa, sedangkan 32 kepala desa definitif akan mengakhiri masa jabatannya pada 21 Desember 2026.

Sebelumnya, tahapan Pilkades dirancang dimulai sekitar enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Proses tersebut meliputi pemberitahuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembentukan panitia Pilkades, hingga penyusunan anggaran pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Kediri juga telah menyiapkan revisi Peraturan Bupati sebagai bentuk penyesuaian terhadap PP Nomor 16 Tahun 2026. Salah satu poin penting dalam aturan baru tersebut mengatur masa jabatan penjabat kepala desa yang dibatasi maksimal satu tahun, sekaligus mekanisme pengisian penjabat berikutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo, memastikan kesiapan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026. Menurutnya, persoalan yang dihadapi saat ini bukan berkaitan dengan pendanaan, melainkan belum lengkapnya regulasi sebagai dasar pelaksanaan.

"Anggaran untuk Pilkades Serentak 2026 sudah tersedia. Yang masih kami tunggu adalah regulasi turunannya setelah terbit PP Nomor 16 Tahun 2026," ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan Komisi I DPRD terus berkoordinasi dengan DPMPD agar revisi Peraturan Bupati dapat segera diselesaikan begitu Peraturan Menteri diterbitkan.

"Kami sudah menyarankan agar Perbup segera disesuaikan dengan PP yang baru. Namun hingga sekarang Permennya belum keluar sehingga prosesnya belum bisa dilanjutkan," jelasnya.

Meski demikian, DPRD Kabupaten Kediri tetap berharap Pilkades Serentak 2026 dapat terlaksana sesuai rencana pada akhir tahun. Menurut Subagiyo, kepastian regulasi dari pemerintah pusat menjadi faktor utama agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas pemerintahan desa.

"Kami berharap Pilkades Serentak 2026 tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan desa," pungkasnya. (Red/EI)

Continue Reading →

Pemkot Kediri Gencarkan Aksi Bergizi, Wawali Ajak Pelajar Terapkan Pola Hidup Sehat Sejak Dini

AKSI BERGIZI - Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin meninjau langsung pelaksanaan Aksi Bergizi di sekolah, Rabu (29/07/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 1 Kota Kediri.(by tribunjatim.com)

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat upaya menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas melalui berbagai program kesehatan di lingkungan sekolah. Salah satunya diwujudkan lewat pelaksanaan Aksi Bergizi yang ditinjau langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin, di SMP Negeri 1 Kota Kediri, Rabu (29/7).

Program tersebut diikuti ratusan siswa dengan beragam kegiatan edukatif, mulai dari sarapan bergizi bersama, penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada siswi, hingga aktivitas fisik untuk membiasakan pola hidup sehat.

Wakil Wali Kota Kediri yang akrab disapa Gus Qowim menegaskan bahwa menjaga kesehatan sejak usia sekolah merupakan investasi penting bagi masa depan. Menurutnya, tubuh yang sehat menjadi modal utama bagi generasi muda untuk belajar, berprestasi, dan mewujudkan cita-cita.

"Tubuh adalah amanah yang harus dijaga. Apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita merawat kesehatan akan sangat menentukan kualitas kehidupan di masa depan," ujarnya di hadapan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Qowim juga mengingatkan para pelajar agar lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman. Ia menilai kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji serta minuman tinggi gula yang semakin marak di kalangan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai pentingnya pola makan sehat.

Menurutnya, kecerdasan seorang pelajar tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan menjaga kesehatan melalui pilihan gaya hidup yang tepat.

"Saya mengajak seluruh siswa untuk mulai membiasakan diri memilih makanan yang sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, mengurangi minuman manis, serta rutin berolahraga. Kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari akan menentukan masa depan kalian," pesannya.

Ia menambahkan, kondisi fisik yang sehat akan membantu siswa mengikuti proses belajar dengan lebih optimal sekaligus mendukung perkembangan mental dan emosional mereka.

Pada kegiatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kesehatan Kota Kediri dengan seluruh kepala SMP Negeri se-Kota Kediri. Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah melalui optimalisasi fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Melalui kerja sama tersebut, UKS diharapkan mampu menjalankan berbagai program kesehatan secara lebih maksimal, mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi pencegahan penyakit, hingga penanganan awal terhadap siswa yang mengalami gangguan kesehatan saat berada di sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hamida, menjelaskan bahwa pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mencegah anemia sejak dini.

Program tersebut dilakukan secara rutin setiap pekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan remaja sekaligus mempersiapkan generasi perempuan yang sehat ketika memasuki usia produktif.

"Tablet tambah darah diberikan secara rutin seminggu sekali agar para remaja putri terhindar dari anemia. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan calon ibu yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi yang terbebas dari stunting," jelas Hamida.

Pemkot Kediri berharap Program Aksi Bergizi tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pola hidup sehat, tetapi juga membentuk budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Dengan demikian, para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, cerdas dalam berpikir, serta mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan daerah di masa mendatang.(Red/EI)

Continue Reading →

Sengketa Proyek Alun-Alun Kediri Berlanjut, MA Kembalikan Penanganan ke Pengadilan Negeri

 

SASARAN VANDALISME: Pagar proyek Alun-Alun Kota Kediri jadi sasaran corat-coret. Hingga Juli ini, kelanjutan proyek yang dihentikan akhir 2023 lalu itu masih belum jelas. (photo by radar kediri)

KEDIRI - Mahkamah Agung (MA) telah memberikan tanggapan atas permohonan fatwa yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri terkait sengketa proyek pembangunan Alun-Alun Kota Kediri. Berdasarkan salinan surat yang diterima Pengadilan Negeri (PN) Kediri pada 27 Juli, MA meminta agar penyelesaian persoalan tersebut dikoordinasikan langsung dengan PN Kediri.

Sebelumnya, permohonan fatwa dikirimkan Pemkot Kediri kepada MA pada 9 Juni. Ketua MA, Prof. Sunarto, menerbitkan disposisi pada 6 Juli, sedangkan jawaban resmi dikeluarkan pada 20 Juli dan diterima PN Kediri sepekan kemudian. Ketua Panitera PN Kediri, Imam Mualimin, menjelaskan bahwa isi surat tersebut pada dasarnya mengembalikan kewenangan penyelesaian perkara kepada Ketua PN Kediri.

Menurut Imam, MA tidak dapat memberikan fatwa maupun pendapat hukum karena persoalan yang diajukan merupakan perkara konkret yang masih berkaitan dengan pelaksanaan putusan dalam sengketa tersebut. Selain itu, Pemkot Kediri merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan pengadilan yang menangani eksekusi putusan.

Dengan adanya jawaban tersebut, proses penyelesaian sengketa proyek Alun-Alun Kota Kediri sepenuhnya berada di bawah kewenangan PN Kediri. Pengadilan akan melanjutkan tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari mendengarkan keterangan para pihak hingga membentuk tim panel untuk melakukan penghitungan ulang terhadap nilai yang disengketakan.

Imam menegaskan bahwa PN Kediri menjalankan proses tersebut secara hati-hati karena menyangkut penggunaan keuangan negara, kepentingan para pihak, serta kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak bersabar hingga seluruh tahapan selesai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Pemkot Kediri mengajukan permohonan fatwa kepada MA sebagai pedoman pelaksanaan putusan terkait sengketa proyek pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri. Permohonan itu diajukan setelah pihak kontraktor menolak hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menetapkan nilai proyek sebesar Rp6,6 miliar. Nilai tersebut berbeda cukup jauh dari klaim kontraktor yang mencapai Rp16,2 miliar.

Saat itu, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyatakan bahwa permohonan fatwa diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa proyek tersebut. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, mengaku belum mengetahui bahwa jawaban dari Mahkamah Agung telah diterbitkan. (red/hep)

Continue Reading →

Koperasi RW Tetap Aktif, Ratusan Koperasi Lain di Kota Kediri Belum Laporkan RAT

Gandeng anak muda terlibat di kepengurusan koperasi agar regenerasi bisa dilakukan. (photo by radar kediri)

KEDIRI - Ratusan koperasi di Kota Kediri diduga belum aktif menjalankan kegiatan secara rutin. Indikasi tersebut terlihat dari rendahnya jumlah koperasi yang telah menyampaikan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri hingga Juli 2026.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri melalui Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Baiq R. Jannah, menjelaskan bahwa dari total 584 koperasi yang tercatat dalam sistem, baru 258 koperasi yang telah melaksanakan dan melaporkan RAT. Meski demikian, ia menegaskan bahwa 326 koperasi lainnya belum tentu tidak aktif. Menurutnya, sebagian koperasi kemungkinan sudah menggelar RAT, tetapi belum menyerahkan laporannya karena proses pelaporan masih berlangsung hingga akhir tahun. Aktivitas koperasi pada tahun 2025, misalnya, baru dilaporkan pada 2026.

Jannah mengungkapkan, keterlambatan pelaporan RAT dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM), mengingat sebagian besar pengurus koperasi berusia di atas 50 tahun sehingga masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pelaporan berbasis digital.

Di sisi lain, keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan koperasi masih sangat rendah, bahkan diperkirakan belum mencapai 10 persen. Karena itu, Dinkop UMTK berupaya mendorong partisipasi anak muda agar ikut berperan dalam pengelolaan koperasi, setidaknya di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain kendala SDM, keterbatasan sarana pendukung juga menjadi persoalan. Banyak koperasi belum memiliki perangkat seperti laptop untuk menunjang administrasi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkop UMTK membuka layanan pendampingan bagi pengurus koperasi yang ingin menyelesaikan pelaporan di kantor, dengan harapan mereka dapat lebih mandiri pada masa mendatang.

Meskipun masih banyak koperasi yang belum melaporkan RAT, Jannah memastikan bahwa koperasi rukun warga (RW) di Kota Kediri tetap berjalan dengan baik. Sebanyak 157 koperasi RW yang dibentuk pada 2015 masih aktif hingga kini. Bahkan, beberapa di antaranya mampu memberikan pinjaman hingga Rp100 juta kepada anggotanya tanpa agunan. Dengan jumlah anggota yang telah mencapai ratusan orang, pelaksanaan program simpan pinjam dinilai berjalan lancar tanpa kendala pembayaran. (red/hep)

Continue Reading →

Cabai Rawit Tembus Rp42 Ribu per Kilogram, Petani Terdampak Musim Kemarau

MULAI NAIK - Suasana pedagang cabai di area Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur. Harga cabai rawit tembus Rp42 ribu per kilogram (by tribunjatim.com)

KEDIRI – Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kediri kembali mengalami kenaikan. Saat ini, komoditas tersebut dijual hingga Rp42.000 per kilogram setelah sebelumnya berada di kisaran Rp35.000-Rp38.000 per kilogram.

Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari sentra produksi akibat cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut memengaruhi produktivitas tanaman cabai sehingga hasil panen tidak sebanyak biasanya. (Sinar Harian)

Pedagang mengaku pasokan dari petani mulai menyusut, sementara permintaan masyarakat tetap stabil. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar membuat harga cabai rawit terus bergerak naik.

Selain faktor cuaca, kualitas hasil panen juga ikut terpengaruh. Suhu yang tinggi menyebabkan sebagian tanaman mengalami penurunan produktivitas sehingga jumlah cabai yang dapat dipanen lebih sedikit dibandingkan musim normal.

Meski mengalami kenaikan, pedagang menilai daya beli masyarakat masih relatif bertahan karena cabai rawit merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga. Namun, jika pasokan belum kembali normal dalam waktu dekat, harga berpotensi kembali meningkat.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memantau perkembangan harga komoditas pangan di pasar tradisional. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi inflasi daerah.

Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik agar produksi cabai kembali meningkat. Dengan bertambahnya hasil panen, pasokan ke pasar diharapkan kembali normal sehingga harga cabai rawit dapat berangsur stabil.(red/lis)

Continue Reading →

Vaksin HPV Gratis Jadi Andalan BIAS 2026, Dinkes Kediri Ajak Orang Tua Manfaatkan Kesempatan

BIAS - Dinas Kesehatan Kota Kediri melaksanakan sosialisasi BIAS Tahun 2026, Selasa (28/7/2026), di salah satu hotel di Kota Kediri. Kegiatan ini mengundang 170 peserta dari OPD terkait serta guru PJOK dan UKS dari SD/MI se-Kota Kediri. (by tribunjatim.com)

KEDIRI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri mengajak para orang tua memanfaatkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026 sebagai kesempatan untuk melindungi kesehatan anak melalui imunisasi lanjutan. Salah satu layanan yang menjadi perhatian dalam program tahun ini adalah pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) secara gratis bagi siswi yang menjadi sasaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr. Hamida, mengatakan BIAS merupakan program imunisasi lanjutan yang diberikan sesuai usia dan jenjang pendidikan anak. Selain vaksin HPV, program ini juga mencakup imunisasi Difteri Tetanus (DT) dan Measles Rubella (MR). 

Menurutnya, keterlibatan sekolah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan BIAS. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan imunisasi, tetapi juga berperan dalam pendataan sasaran, sosialisasi kepada orang tua, hingga memastikan kelengkapan administrasi peserta.

"Perguruan sekolah diharapkan turut menyukseskan pelaksanaan BIAS mulai dari menyiapkan data sasaran peserta imunisasi, membantu pendataan siswa, hingga memberikan edukasi kepada siswa maupun orang tua mengenai pentingnya imunisasi," ujar Hamida. 

Ia menjelaskan, vaksin HPV diberikan kepada siswi sebagai upaya mencegah infeksi Human Papillomavirus yang dapat menyebabkan kanker leher rahim (serviks). Program ini dinilai sangat bermanfaat karena biaya vaksin HPV secara mandiri relatif mahal dan dapat mencapai jutaan rupiah untuk rangkaian dosis yang diperlukan. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan imunisasi gratis yang disediakan pemerintah melalui BIAS. 

Pelaksanaan BIAS 2026 di Kota Kediri dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga November. Jadwal imunisasi akan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing puskesmas dan sekolah. Sebelum mengikuti imunisasi, orang tua diminta memastikan anak dalam kondisi sehat serta mengisi formulir skrining kesehatan yang dibagikan melalui sekolah.

Hamida menambahkan, imunisasi lanjutan tetap diperlukan karena seiring bertambahnya usia, kekebalan tubuh terhadap sejumlah penyakit dapat menurun. Melalui pemberian dosis penguat, anak diharapkan memiliki perlindungan yang lebih optimal sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai manfaat dan keamanan vaksin, Dinkes Kota Kediri juga melibatkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kediri serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam kegiatan sosialisasi kepada guru dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi serta mendukung tercapainya cakupan BIAS yang lebih tinggi.(red/lis)

Continue Reading →

IPK Tinggi Saja Tak Cukup, Portofolio Jadi Nilai Tambah Saat Melamar Kerja

Ilustrasi portofolio dan IPK sebagai dua faktor penting dalam proses rekrutmen fresh graduate. (ilustrasi AI)

 Bagi para lulusan baru, salah satu dilema yang sering muncul ketika melamar pekerjaan adalah menentukan mana yang lebih perlu ditonjolkan, nilai IPK yang tinggi atau portofolio yang menarik. Keduanya memiliki peran penting, tetapi berfungsi untuk menunjukkan hal yang berbeda dalam proses seleksi kerja.

IPK menggambarkan pencapaian akademik selama masa perkuliahan, sedangkan portofolio menjadi bukti bahwa seseorang mampu menerapkan ilmu dan keterampilannya melalui berbagai pengalaman, seperti proyek, magang, penelitian, kegiatan organisasi, maupun karya pribadi.

IPK Masih Menjadi Pertimbangan Awal

Sejumlah perusahaan masih menjadikan batas minimal IPK sebagai salah satu syarat administrasi dalam proses rekrutmen. Salah satu contohnya adalah program Fresh Graduate Management Trainee yang tersedia di Karirhub Kementerian Ketenagakerjaan, yang mencantumkan syarat IPK minimal 3,00 bagi para pelamar.

Namun, perusahaan tidak hanya melihat nilai akademik. Kemampuan komunikasi, kemampuan analisis, kerja sama tim, kepemimpinan, serta kemampuan menyelesaikan masalah juga menjadi faktor yang dipertimbangkan.

Hal ini menunjukkan bahwa IPK masih memiliki peran penting untuk membantu kandidat melewati tahap seleksi awal, terutama pada posisi yang memiliki banyak peminat. Meski begitu, nilai akademik yang baik belum cukup untuk membuktikan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan pekerjaan secara langsung.

Portofolio Membuktikan Kemampuan Praktis

Berbeda dengan IPK, portofolio lebih banyak dibutuhkan pada pekerjaan yang menuntut hasil karya atau kemampuan teknis tertentu. Misalnya, posisi di bidang desain grafis biasanya meminta kandidat menunjukkan portofolio karya sekaligus kemampuan menggunakan perangkat lunak desain.

Hal serupa juga berlaku pada bidang lain. Mahasiswa teknologi dapat menampilkan aplikasi atau proyek digital yang pernah dibuat, mahasiswa komunikasi dapat menyertakan tulisan maupun kampanye media sosial, sedangkan mahasiswa bisnis dapat menunjukkan hasil analisis pasar atau pengalaman menjalankan proyek usaha.

Portofolio tidak harus selalu berupa karya profesional. Pengalaman dari kegiatan kampus, magang, organisasi, kompetisi, kegiatan sukarela, hingga proyek pribadi juga dapat menjadi nilai tambah bagi lulusan baru.

Program MagangHub Kemnaker juga menekankan pentingnya pengalaman kerja, sertifikat kompetensi, serta hasil proyek sebagai bagian dari bekal portofolio untuk meningkatkan daya saing pencari kerja muda.

IPK atau Portofolio, Mana yang Lebih Utama?

Tidak ada jawaban tunggal mengenai mana yang lebih penting karena semuanya bergantung pada bidang pekerjaan yang dituju. IPK cenderung lebih diperhatikan pada tahap awal seleksi, terutama untuk program management trainee, perusahaan besar, atau posisi yang memiliki persaingan tinggi.

Sementara itu, portofolio menjadi faktor utama untuk pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kemampuan teknis, komunikasi, maupun pengalaman mengerjakan proyek nyata.

Strategi terbaik bagi mahasiswa adalah menjaga IPK tetap stabil sambil mulai membangun portofolio sejak masa kuliah. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti magang, organisasi, perlombaan, proyek pribadi, atau pekerjaan paruh waktu.

Pada akhirnya, IPK dapat membantu seseorang melewati tahap seleksi administrasi, sedangkan portofolio menjadi bukti bahwa kandidat mampu mengubah pengetahuan yang dimiliki menjadi kemampuan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. (red/hep)

Continue Reading →

Tergelincir Saat Turun Bukit Klotok, Pendaki Perempuan Dievakuasi BPBD Kediri

Relawan dari BPBD Kota Kediri menolong seorang pendaki yang mengalami dislokasi kaki saat mendaki di Gunung Klotok Senin (27/7) (photo by radar kediri)

KEDIRI - Niat seorang pendaki perempuan berinisial WN (46) untuk menuntaskan perjalanan di Gunung Klotok, Kota Kediri, harus berakhir dengan proses evakuasi. Meski berhasil mencapai puncak, ia tidak dapat turun sendiri karena mengalami cedera pada bagian kaki hingga harus dievakuasi menggunakan tandu oleh tim penyelamat.

Cedera tersebut terjadi saat WN dalam perjalanan turun melewati jalur punggungan bukit. Pergelangan kaki kirinya mengalami dislokasi yang diduga akibat terpeleset di jalur pendakian Bukit Klotok melalui akses Warung Bowono.

WN yang merupakan warga Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, melakukan pendakian bersama dua orang rekannya. Ia memulai pendakian sekitar pukul 08.00 WIB. Namun, ketika perjalanan turun berlangsung, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dan mengalami cedera.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut sekitar pukul 10.31 WIB melalui layanan pengaduan Lapor Mbak Wali 112. Setelah menerima laporan, tim Unit Reaksi Cepat (URC) BPBD Kota Kediri segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, tim tiba di Pos Pendakian Warung Bowono dan langsung melakukan penanganan terhadap korban. Setelah mendapat pertolongan awal, WN berhasil dievakuasi dari jalur pendakian.

Proses penanganan darurat selesai sekitar pukul 12.45 WIB. Selanjutnya, korban dibawa ke RS Kilisuci Kota Kediri untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

Joko Arianto menyampaikan bahwa kondisi korban telah mendapatkan penanganan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ia juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas pendakian di Bukit Klotok agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melewati jalur turun yang memiliki medan cukup curam dan berpotensi licin. (red/hep)

Continue Reading →

117 Siswa SMPN 1 Kras Tumbang Usai Santap MBG, Penyebab Masih Diselidiki

Petugas dari Dinkes Kabupaten Kediri memantau kondisi siswa yang diduga mengalami keracunan makanan.

 

KEDIRI - Ratusan siswa SMP Negeri 1 Kras, Kabupaten Kediri, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para siswa mengeluhkan gejala seperti mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga diare. Bahkan, sebagian di antaranya masih merasakan keluhan serupa hingga Senin (27/7).

Meski demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan. Pihak sekolah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui sumber keluhan yang dialami para siswa.

Kepala SMPN 1 Kras, Soedjito, mengatakan bahwa pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dipanggil untuk menjalani evaluasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penelusuran atas insiden yang terjadi.

Keluhan kesehatan mulai muncul setelah para siswa menyantap menu MBG yang dibagikan pada Kamis (23/7). Tidak lama kemudian, banyak siswa mengeluhkan kondisi tubuh yang menurun, mulai dari mual, muntah, sakit perut, mulas, hingga pusing.

Akibatnya, sebanyak 117 siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Jumat (24/7) karena masih mengalami gangguan kesehatan. Memasuki awal pekan, beberapa siswa yang kembali bersekolah juga kembali mengeluhkan gejala serupa saat proses pembelajaran berlangsung.

Sejumlah siswa kemudian mendapat penanganan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS), sementara beberapa lainnya harus dipulangkan untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

Petugas dari SPPG, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mendatangi SMPN 1 Kras guna melakukan evaluasi sekaligus menelusuri penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut. Mereka menggelar koordinasi dengan pihak sekolah serta memeriksa kondisi siswa yang dirawat di UKS.

Soedjito menegaskan bahwa hingga kini belum ada kesimpulan yang menyatakan gangguan kesehatan itu disebabkan oleh menu Makan Bergizi Gratis. Pihak sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari instansi yang berwenang sebelum mengambil kesimpulan.

Sementara itu, Koordinator SPPI Kabupaten Kediri, Ahmad Gunawan, belum memberikan penjelasan terkait dugaan penyebab insiden tersebut. Saat dimintai keterangan, ia meminta agar konfirmasi lebih lanjut disampaikan kepada Satgas MBG Kabupaten Kediri. Ia juga menegaskan bahwa penyebab pasti para siswa mengalami gangguan kesehatan masih belum diketahui. (red/hep)

Continue Reading →

Pemkot Kediri Berbagi Kebahagiaan di Hari Jadi ke-1147, Ribuan Anak Yatim Dapat Bantuan

SANTUNAN - Pemerintah Kota Kediri menyalurkan santunan kepada 1.407 anak yatim sebagai bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Jadi ke-1.147 Kota Kediri. Penyaluran bantuan yang digelar di Taman Tirtoyoso,(by tribunjatim.com)

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri menghadirkan momen berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kediri ke-1147. Sebanyak 1.407 anak yatim mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Pemberian santunan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Kediri. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada anak-anak yatim yang ada di wilayah Kota Kediri.

Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan anak-anak penerima, baik untuk keperluan pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Kediri menilai perhatian terhadap anak yatim merupakan bagian dari upaya membangun kepedulian sosial serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. 

Kegiatan santunan anak yatim dalam momentum hari jadi kota bukan menjadi hal baru bagi Pemerintah Kota Kediri. Setiap tahun, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan program kepedulian sosial sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pada peringatan hari jadi sebelumnya, Pemkot Kediri juga telah menyalurkan bantuan kepada ribuan anak yatim di wilayah kota. 

Selain memberikan bantuan secara langsung, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kehadiran anak-anak yatim dalam perayaan hari jadi Kota Kediri menunjukkan bahwa peringatan hari bersejarah bagi daerah tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kota Kediri berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Dukungan terhadap anak-anak yatim juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli serta memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dengan baik. 

Melalui kegiatan tersebut, peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1147 tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang kota, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan dukungan.(red/lis)

Continue Reading →