Jakarta kediri24jam.online. – Rencana aksi unjuk rasa yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan batal digelar pada Selasa (2/9/2025). Keputusan itu diambil karena situasi dinilai belum kondusif akibat maraknya kericuhan dalam beberapa demonstrasi sebelumnya.
Aksi yang sebelumnya mengusung tema "Indonesia C(emas) Jilid II" sebenarnya sudah tersebar luas melalui poster di media sosial. Dalam agenda tersebut, terdapat setidaknya 11 poin tuntutan yang hendak disampaikan mahasiswa, salah satunya terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, menyebut kondisi Jakarta maupun sejumlah daerah saat ini masih tidak kondusif. Menurutnya, gelombang kerusuhan yang muncul belakangan jauh dari harapan gerakan mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi rakyat secara damai.
“Daripada memaksakan diri dalam situasi yang tidak mendukung, kami memilih untuk mundur selangkah. Namun, kami pastikan aksi lanjutan tetap akan dilakukan pada waktu yang lebih tepat,” jelas Ikram dalam keterangannya, Senin (1/9).
Meski aksi BEM SI ditunda, gelombang demonstrasi sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta beberapa tokoh publik, termasuk influencer, sempat menggelar aksi di depan Gedung DPR. Mereka mengangkat tuntutan dengan slogan "17+8" yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa membagi agenda desakan ke pemerintah dan lembaga negara dalam dua tenggat waktu. Beberapa poin diminta segera dilaksanakan dalam sepekan, tepatnya 5 September 2025, sedangkan sisanya ditargetkan selesai paling lambat 31 Agustus 2026.
Untuk tenggat waktu jangka pendek, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil, membentuk tim investigasi independen atas kasus kekerasan demonstrasi, hingga memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap peserta aksi. DPR juga diminta membatalkan fasilitas baru, menghentikan kenaikan tunjangan, serta membuka transparansi anggaran.
Sementara itu, kepolisian diminta membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan praktik kekerasan, serta memproses hukum aparat yang terbukti melanggar HAM. TNI pun didesak kembali ke barak sepenuhnya dan tidak ikut dalam ranah sipil. Sedangkan Kementerian sektor ekonomi diminta menjaga upah layak pekerja, mencegah PHK massal, serta membuka ruang dialog dengan serikat buruh.
Dalam jangka panjang, mahasiswa menuntut reformasi menyeluruh di DPR dan partai politik, termasuk melarang mantan koruptor duduk sebagai wakil rakyat. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Kepolisian dan UU TNI, serta penguatan Komnas HAM. Selain itu, kebijakan ekonomi dan proyek strategis nasional juga diminta ditinjau ulang agar tidak merugikan buruh maupun masyarakat adat.
Dengan penundaan aksi BEM SI ini, fokus perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan gerakan mahasiswa menjelang tenggat waktu tuntutan yang telah mereka tetapkan. Meski demikian, mahasiswa menegaskan langkah mundur sementara ini bukan bentuk melemah, melainkan strategi untuk menjaga agar suara rakyat tetap tersampaikan dengan tertib dan efektif.
0 komentar:
Posting Komentar