KEDIRI, kediri24jam.online – Dari lima wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kediri, hanya Kabupaten Blitar yang belum berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta. Capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut baru menyentuh angka 77 persen.
Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat ditemui di Kediri, Selasa (14/7/2025). Ia menjelaskan bahwa empat daerah lain — yakni Kabupaten/Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kabupaten Nganjuk — telah melampaui target UHC dengan tingkat kepesertaan di atas 98 persen.
“Masih ada satu daerah yang jadi perhatian kami, yakni Kabupaten Blitar. Ini menjadi PR bersama agar bisa segera menyusul daerah lain,” ujar Tutus.
Menurutnya, secara fasilitas pelayanan kesehatan, seluruh puskesmas di wilayah tersebut sudah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Rasio kerja sama juga cukup baik, yakni satu fasilitas kesehatan untuk melayani sekitar 5.000 penduduk.
Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, terutama dari peserta mandiri yang enggan mendaftar karena merasa belum memerlukan layanan kesehatan. Selain itu, kemampuan fiskal daerah juga menjadi kendala tersendiri.
“Kemampuan anggaran dari APBD masih terbatas. Ditambah lagi banyak perusahaan yang menggaji di bawah UMK sehingga belum optimal dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program JKN,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan Cabang Kediri telah menjalankan sejumlah strategi, salah satunya lewat program “Desa Pesiar” (Pemberdayaan Desa Sadar Jaminan Sosial Rakyat). Di Kabupaten Blitar, program ini sudah diterapkan di 77 desa sebagai proyek percontohan.
“Kami menggandeng agen JKN di tiap desa untuk mendata dan membantu proses registrasi. Harapannya mereka bisa menjangkau langsung masyarakat yang belum terdaftar,” tambah Tutus.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, memaparkan bahwa hingga akhir 2024, program JKN telah mencakup 278,1 juta jiwa atau sekitar 98,45 persen penduduk Indonesia. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah menyandang status UHC.
Guna memperluas layanan dan kemudahan akses, BPJS Kesehatan terus berinovasi. Salah satunya melalui layanan BPJS Keliling, yang sepanjang 2024 telah beroperasi di 37.858 titik dan melayani hampir satu juta transaksi.
“Kami juga telah membuka pelayanan satu atap di 227 Mal Pelayanan Publik dan mengintegrasikan layanan digital, mulai dari aplikasi Mobile JKN, PANDAWA, VIKA, hingga Care Center 165,” ujar Ghufron dalam keterangan resminya di Jakarta.
Tak hanya itu, BPJS juga mengembangkan layanan video conference berbasis Zoom melalui BPJS Online, yang memungkinkan peserta mengurus administrasi, konsultasi, dan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang.
Dengan berbagai upaya ini, BPJS Kesehatan menargetkan semua wilayah — termasuk Kabupaten Blitar — dapat segera mencapai UHC dan memastikan setiap warga negara memperoleh layanan kesehatan yang merata dan berkesinambungan.(red.al)
0 komentar:
Posting Komentar