Minggu, 31 Agustus 2025

Sopir dan Danyon Brimob Penggilas Affan Terancam Dipecat Tidak Hormat

  




Jakarta kediri24jam.online - Komandan Batalyon Resimen IV Brimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae dan Bripka Rohmat selaku pengemudi mobil rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan terancam dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Hal itu diungkap Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) DivPropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/9).

Menurutnya berdasarkan pemeriksaan, ada dua kategori pelanggaran yang dilakukan tujuh tersangka. Yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang.

"Dari pendalaman pemeriksaan dan analisa dapat dikategorikan ada dua kategori. Pertama adalah kategori pelanggaran berat dilakukan Kompol K jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, duduk di sebelah kiri driver. Kedua Bripka R, Badan Satuan Brimob PMJ selaku driver," kata Agus.

"Untuk kategori berat dapat dituntut ancaman PTDH," imbuhnya.

Sementara untuk kategori sedang yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David terancam sanksi patsus atau demosi/ penundaan pangkat dan pendidikan. Kelimanya duduk di bangku belakang sebagai penumpang mobil rantis.

"Untuk kategori sedang dapat dituntut dan keputusan di KKEP macamnya sanksi patsus atau demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Itu semua berdasarkan fakta di sidang KKEP," katanya.

Agus mengatakan akan segera gelar perkara kasus ini dengan melibatkan pengawasan pihak eksternal yakni Kompolnas dan Komnas HAM.

BEM SI Pastikan Tidak Gelar Demo di Jakarta Hari Ini

  


JAKARTA, kediri24jam.online  Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025). “Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ucap Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin. Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan ke depan.


“Kita masih mencoba melihat kondisi supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” ungkap Ikram. Demo digelar Selasa besok Secara terpisah, Koordinator Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar demo pada Selasa (2/9/2025).

“Kita enggak hari ini, tapi Selasa,” tutur Ihsan, Senin. Aksi yang digelar Aliansi BEM SI besok akan menjadi demo lanjutan dari Juli 2025 yang bertajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”. Sebelumnya, Aliansi BEM SI menggelar demo bertajuk “Indonesia (C)emas 2025” pada Senin (28/7/2025). Aksi yang berlangsung hingga malam hari diakhiri dengan kehadiran Wamensesneg Juri Ardiantoro yang menyebut dirinya hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo.

Saat itu, Juri juga menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi mahasiswa untuk nantinya dikaji. “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” tutur Juri kepada massa demo. Setelahnya, Juri menandatangani dokumen tuntutan demo berbentuk bundel di hadapan massa sebagai bentuk komitmen. 

Tuntutan aksi demo pada 28 Juli 2025 Berikut 11 poin tuntutan massa aksi Indonesia (C)emas 2025 pada 28 Juli 2025.

1.Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit 

2.Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penjndaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c)

3.Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan

4.Mendesak lakukan Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal minning (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia.

5.Mendesak Pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah Tentara organik yang di tempatkan di aceh sesuai dengan MoU Helsinki

6.Mendesak Pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya

7,Tolak dan Cabut UU TNI, dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil 

8.Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan 

9.Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa

10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.

11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset

Sahroni-Nafa-Eko-Uya, Ini Daftar Anggota DPR yang Dinonaktifkan

  


Jakarta, kediri24jam.online- Sejumlah anggota DPR RI kini dinonaktifkan usai gelombang demonstrasi terjadi beberapa hari di Indonesia. Dari rangkuman, Senin (1/9/2025), setidaknya ada lima orang.


Siapa saja?

Sahroni & Nafa
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dari Fraksi Partai NasDem. Adapun langkah untuk menonaktifkan kedua kader DPP Partai NasDem berlaku efektif terhitung Senin ini.

Pilihan Redaksi
Prabowo Sebut Ada Gejala Melawan Hukum Mengarah kepada Makar!
Bagaimana SOP Penanganan Demo Oleh Polisi? Ini Penjelasannya
Siaga 1: IHSG - Rupiah Duji Efek Demo, Data Inflasi & Gempuran dari AS
Ramai Media Asing Beritakan Demo RI, Soroti Hal-Hal Ini
Dalam Siaran Pers resmi yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem Hermawi F. Taslim, partai menonaktifkan kedua kadernya dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini. Dikatakan bagaimana pernyataan keduanya "mencederai" perasaan rakyat.

"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR- RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," ungkap Paloh dan Hermawi dalam pernyataan Minggu

Surya Paloh juga mengungkapkan Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya. Lebih lanjut Surya Paloh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.

Sebelumnya, Sahroni telah lebih dulu digeser dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR. Sahroni diketahui memberikan komentar pedas terkait protes dan komentar warga terhadap anggota DPR, yang membuat kediamannya digerusuk massa dalam demo berkepanjangan yang terjadi akhir pekan.

Nafa sendiri merupakan artis yang menjadi politisi. Ia juga sempat memberi komentar soal tunjangan DPR, menyebut bagaimana macetnya perjalanannya ke kantor dari kendaraan mewahnya.

Eko Patrio dan Uya Kuya
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk menon-aktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan juga Surya Utama atau Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. Penonaktifan itu berlaku sejak hari ini.

"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," mengutip siaran pers PAN, Minggu.

PAN juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar. Termasuk mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

"Demikian Siaran Pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan," tegasnya.

Adies Kadir
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Sarmuji mengumumkan untuk menon-aktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diambil sebagai langkah pendisiplinan dan etika sebagai Anggota Dewan.

"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji, mengutip Detikcom, Minggu.

Sebagaimana diketahui, Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.

Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.

"DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," tambahnya.

Media Asing Soroti Penjarahan Rumah Ahmad Sahroni sampai Sri Mulyani

  






Jakarta, kediri24jam.online -- Berbagai media internasional menyoroti aksi penggerudukan dan penjarahan yang terjadi di rumah anggota-anggota DPR RI seperti Ahmad Sahroni hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tengah demonstrasi yang meluas di Indonesia.
Media Malaysia, yakni The Star hingga Malay Mail, melaporkan bahwa rumah anggota DPR Uya Kuya dan Eko Patrio dijarah pada Sabtu (30/8) malam di saat protes meluas terhadap gaji dan tunjangan para anggota DPR.

"Di Duren Sawit, Jakarta Timur, ratusan orang memaksa masuk ke kediaman Uya Kuya, mantan pembawa acara televisi dengan nama asli Surya Utama, dengan merusak gerbang dan mendobrak pintu sebelum melakukan vandalism dan menjarah properti tersebut," demikian laporan Malay Mail.

"Sekitar waktu yang sama, para pengunjuk rasa menargetkan rumah mewah komedian yang menjadi anggota parlemen Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo) di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan."

Media Malaysia tersebut juga menyoroti aksi penjarahan di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di Jakarta Utara. Malay Mail memahami bahwa aksi ini terjadi usai alamat rumah para anggota parlemen tersebar di media sosial.

The Star sementara itu juga menyoroti penjarahan di rumah Sri Mulyani. The Star menyaksikan berbagai video yang beredar yang menunjukkan massa menggeruduk dan membawa kabur berbagai furnitur rumah sang Menteri Keuangan.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah salah satu target paling menonjol. Pada 31 Agustus dini hari, massa menggeruduk kediamannya di Bintaro, Jakarta. Video-video menunjukkan massa merusak properti dan membawa kabur barang-barang berharga mulai dari barang elektronik dan lukisan hingga pakaian dan furnitur," tulis The Star.

Media Thailand, Bangkok Post, dalam artikelnya juga menyoroti bahwa ada penjarahan di sejumlah rumah anggota dewan dan menteri ketika demo pecah di RI. Bangkok Post memahami bahwa demo terjadi karena masyarakat Indonesia memprotes tingginya gaji dan tunjangan para anggota DPR, ditambah karena tewasnya seorang pengemudi ojek online oleh polisi.

"Rumah sejumlah politikus dan fasilitas umum dijarah atau dibakar," tulis Bangkok Post.

Bangkok Post pun mewartakan soal keputusan fraksi di DPR untuk mencabut sejumlah fasilitas dan hak istimewa anggota parlemen, yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Bangkok Post juga mengabarkan perintah Prabowo terhadap TNI dan Polri untuk menindak tegas para perusuh dan penjarah.

"Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan dan didampingi para pimpinan berbagai partai politik, mengatakan ia telah memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas para perusuh dan penjarah, seraya memperingatkan bahwa beberapa tindakan tersebut merupakan indikasi 'terorisme' dan 'makar'," tulis Bangkok Post.

Media Singapura, Channel News Asia (CNA), juga memberitakan aksi penjarahan ini dalam artikel berjudul "Indonesia unrest: Prabowo says parliament to remove controversial perks for MPs, suspend errant lawmakers".

CNA melaporkan tentang penjarahan yang terjadi pada larut malam dengan menyasar tokoh-tokoh yang belakangan menjadi sasaran kemarahan publik.

"Di ibu kota dan sekitarnya, para penjara menargetkan setidaknya empat rumah anggota DPR dan kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Media lokal Detik melaporkan rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah dua kali dalam beberapa jam pada Minggu sesaat setelah tengah malam," tulis CNA.

Media India, Times of India (TOI), juga ikut mewartakan peristiwa serupa. Dalam laporannya, TOI menyoroti bahwa aksi ini terjadi usai wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demonstrasi di kawasan DPR.

"Rumah Menteri Sri Mulyani Indrawati di Tangerang Selatan, kota yang berbatasan dengan ibu kota Jakarta, dijarah dalam dua gelombang pada Minggu dini hari, kata Damianus Rudolf, seorang tetangga, kepada AFP," tulis TOI.

TOI melaporkan soal Sri Mulyani yang tak ada di kediaman ketika peristiwa terjadi, dan bahwa aksi ini juga terjadi pada rumah sejumlah anggota DPR.

Media Timur Tengah, Al Arabiya dan Al Jazeera, juga termasuk di antara media asing yang menyoroti peristiwa ini.

Al Jazeera memahami bahwa aksi ini muncul di saat publik mengecam tunjangan anggota DPR dan marah terhadap polisi atas meninggalnya Affan Kurniawan.

"Para perusuh mengacak-acak rumah sejumlah anggota partai politik serta membakar sejumlah instalasi negara saat protes mengguncang kota-kota besar di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut," lapor Al Jazeera.

"Rumah-rumah anggota partai politik diobrak-abrik serta gedung-gedung negara dibakar, hingga memicu kekhawatiran luas," tulis Al Arabiya.

"Sentimen investor terpukul karena protes tersebut dan mengakibatkan aksi penjualan tajam pada saham dan mata uang Indonesia," lanjut Al Arabiya.

Media Barat seperti CNN, BBC, Bloomberg, dan Financial Times juga ramai-ramai memberitakan peristiwa penjarahan ini.

CNN menyoroti aksi penjarah di rumah Ahmad Sahroni lantaran ucapan kasarnya yang membuat marah warga Indonesia. Sementara BBC menyoroti penjarahan di rumah Sri Mulyani dan aksi tegas Prabowo mengatasi hal ini.

Rabu, 06 Agustus 2025

Nyaris Tewas! Warga Kras Selamat dari Tabrakan Maut KA Gajayana di Perlintasan Tanpa Palang

 


KEDIRI, kediri24jam.online – Detik-detik mendebarkan terjadi di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Rabu (6/8) petang. Seorang pria lanjut usia bernama Purwanto (62) berhasil menyelamatkan diri dalam insiden tabrakan antara sepeda motor yang dikendarainya dan Kereta Api (KA) Gajayana.

Peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 17.02 WIB. Saat itu, Purwanto tengah melintasi rel sambil mengendarai Honda Mega Pro yang tersambung dengan sebuah gerobak. Namun nahas, motornya mendadak mogok tepat di atas rel.

Tanpa palang pintu yang memberi tanda, kereta api Gajayana yang dikemudikan masinis Mahfud Tono melaju kencang dari arah selatan. Dalam hitungan detik, Purwanto memutuskan untuk melompat demi menyelamatkan nyawanya.

Motor yang tertinggal di atas rel langsung dihantam kereta dan hancur parah. Beruntung, korban tidak mengalami luka serius.

“Korban masih sempat menyelamatkan diri sebelum benturan terjadi,” ungkap Kasatlantas Polres Kediri AKP I Made Jata Wiranegara, mewakili Kapolres Kediri AKBP Bramasto Priaji.

AKP Jata menjelaskan bahwa sepeda motor mengalami kerusakan berat, terutama pada bagian bodi. Namun kondisi Purwanto relatif stabil dan tidak perlu mendapatkan perawatan medis intensif.

Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintasi rel kereta, terutama di jalur yang tidak dilengkapi dengan palang pengaman.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan mengimbau warga untuk taat aturan lalu lintas serta memprioritaskan keselamatan dalam berkendara,” ujar AKP Jata.(RED.BRI)

Selasa, 05 Agustus 2025

BRI Tambah Kuota KPR Bersubsidi 25.000 Unit, Perkuat Komitmen Wujudkan Program 3 Juta Rumah

 


 JAKARTA, kediri24jam.online – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) semakin menunjukkan komitmennya sebagai mitra utama pemerintah dalam mendukung kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BRI resmi memperoleh penambahan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk tahun 2025.

Jumlah kuota yang diberikan mencapai 25.000 unit, meningkat signifikan dari kuota sebelumnya sebesar 17.700 unit. Tambahan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata BRI terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah, yang ditujukan untuk menciptakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Penegasan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan akad massal untuk 1.000 nasabah KPR subsidi yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Pelaksanaan akad dilakukan secara serentak di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, melibatkan ribuan nasabah MBR, notaris, serta pengembang perumahan mitra BRI.

Dalam sambutannya, Hery Gunardi menekankan bahwa perluasan program KPR subsidi ini akan membantu mengurangi backlog kepemilikan rumah yang masih cukup tinggi. “Kami ingin semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah sendiri. Namun, dalam prosesnya, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit tetap terjaga dan bisnis terus bertumbuh secara sehat,” jelasnya.

Per Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi (KPRS) kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat, dengan total pembiayaan mencapai Rp13,79 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 97% merupakan penyaluran melalui skema FLPP. Rasio kredit bermasalah pun sangat rendah, yakni hanya 1,1%, menunjukkan tata kelola risiko yang baik.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Perumahan adalah sektor strategis yang memiliki efek berganda ke berbagai industri, seperti kontraktor, pengembang, bahkan hingga furnitur dan bahan bangunan. Kami harap BRI terus all out mendukung percepatan program ini agar menjadi tonggak sejarah menuju Indonesia yang lebih berkeadilan,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Susenas 2023, backlog rumah secara nasional masih mencapai 9,9 juta unit, dan 83,4% di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk itu, program FLPP hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga ringan—maksimal 5% fixed—dan tenor hingga 20 tahun, menjangkau segmen masyarakat yang selama ini sulit mengakses fasilitas KPR komersial.

Dengan langkah progresif ini, BRI diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat pencapaian target nasional pembangunan perumahan.(RED.BRI)